Rekonsiliasi Sebelum dan Sesudah Pilkada 2024, Upaya Membangun Mubar Lebih Maju

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muna Barat (Mubar) 2024 merupakan ujian berat dan sesuatu yang tidak bisa kita pandang enteng sebagai masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung. Pemilihan adalah kunci dalam menghadirkan sosok pemimpin politik yang dilegitimasi oleh rakyat.

Tentu yang paling mendasar dari proses demokrasi ialah bagaimana rakyat mampu menentukan dan memilih pemimpinnya, melihat visi misi dan program jangka panjang, serta menjadikan rakyat sebagai orientasi utama. Kesalahan memilih di tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024 nantinya akan berdampak buruk, tidak saja bagi rakyat, masa depan daerah juga dipertaruhkan.

Oleh karena itu, kecerdasan dalam memilih pemimpin dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Tentu itu juga untuk meningkatkan kualitas demokrasi agar semakin baik. Pada dasarnya, kita harus mengenali para figur pemimpin yang akan dipilih nanti, sehingga mampu memperjuangkan program, harapan, dan visi misi secara maksimal dan bijaksana dalam mengambil keputusan secara tepat.

Merespons situasi politik yang semakin dinamis, serta hanya melahirkan satu kandidat tunggal calon kepala daerah, Mubar tahun 2024 merasa penting untuk segera melakukan upaya rekonsiliasi, baik sebelum dan setelah pilkada.

Rekonsiliasi sebelum dan sesudah pilkada menjadi upaya penting untuk menyatukan semua elemen masyarakat dan kontestan yang sempat mewacanakan dirinya untuk maju pada pesta demokrasi 2024. Strategi ini adalah salah satu jalan untuk merangkul semua kelompok kepentingan, khususnya mereka yang punya kepentingan untuk membangun daerah Mubar.

Upaya ini dirasa penting guna menghindari segala polarisasi di tengah masyarakat, chaos politik, konflik horizontal, serta kemungkinan terburuk yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat di Mubar. Meskipun sikap demikian terjadi kepada klasifikasi pemilih yang fanatik, di mana masing-masing pendukung terjadi silang pendapat, tetapi ini harus segera dianulir dan dirangkul.

Fenomena demikian mesti dilakukan antisipasi dalam memberikan pencerahan dan kedewasaan dalam berpolitik agar kerukunan dan kehidupan masyarakat yang heterogen tetap terjaga, bahwa pemilu hanyalah sebuah sarana dan instrumen untuk memilih pemimpin.

Berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Sulawesi Tenggara (Sultra) termasuk kategori sedang. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan rawan atau tidaknya semua tahapan pilkada akan dimitigasi, agar Sultra terhindar dari kerawanan tinggi, khususnya Mubar.

Dengan mitigasi tentunya bisa mengidentifikasi kerawanan pilkada melalui koordinasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu tokoh masyarakat, TNI, Polri, peserta pemilu, Bawaslu, dan masyarakat secara umum. Pilkada adalah sarana yang oleh undang-undang (UU) ditentukan sebagai instrumen pesta demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di eksekutif.

Karena itu, kita berharap dalam tahapan pilkada dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh berita yang berbau hoaks, bullying, politik identitas, dan isu sara. Olehnya itu, semua peserta, pendukung yang ada di Mubar saling bekerja sama menyukseskan pilkada yang berintegritas dengan cara demokratis.

Masyarakat adalah kelompok sosial yang paling rentan terpecah akibat sikap politik yang berbeda, sehingga dibutuhkan penguatan lewat edukasi politik yang berkesinambungan, dengan memanfaatkan momentum besar pesta demokrasi, harus dengan suka ria dan bahagia dalam proses pergantian kepemimpinan di daerah.

Pendidikan politik harus menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya para elite politik yang memiliki kedudukan strategis atau sedang memiliki peran sentral dalam sistem politik. Tanpa terjadinya pendidikan politik yang sehat dan baik, maka dipastikan tidak akan terjadi peningkatan kecerdasan politik publik. Pada akhirnya publik akan selalu terjerumus dalam kesalahan yang sama dari waktu ke waktu dalam menentukan pilihannya dan akan selalu dijadikan kambing hitam dalam kepentingan para elite politik. Ini kemudian yang mesti kita antisipasi bersama.

Hal ini memberikan kita pelajaran dan hikmah bahwa pilkada adalah instrumen politik yang memberi ruang kepada warga untuk menyeleksi pemimpin politik yang baik, bijaksana, dan mampu menjaga amanat rakyat. Maka dengan demikian, jika terbentuk pendidikan politik yang rasional akan tercipta pemilu yang berkualitas, warga akan menentukan pemimpin politik yang berorientasi masa depan.

Sejarah adalah pelajaran yang berharga, masa lalu dan masa kini merupakan modal utama bagaimana masa depan terbentuk secara mandiri dan berdaya saing. Demikian pula dalam mendesain kepemimpinan autentik di masa depan. Sejarah perjalanan Mubar telah mengajarkan kepada kita bahwa perlu ada upaya bersama melahirkan pemimpin yang lahir dari pilihan rakyat itu sendiri. Tidak sedikit di antara mereka kurang memahami bahwa politik adalah panggilan dan pengabdian untuk rakyat. Sejatinya seorang pemimpin harus memiliki jiwa tersebut.

Kita menyadari dengan sungguh agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena rakyat sudah cukup lama menggantungkan harapan dan keinginan untuk maju. Dari sinilah seharusnya masyarakat bisa menyadari mereka tidak buta dan tuli dalam memilih pemimpin politik.

Masyarakat harus menjadi elemen penting dan garda terdepan dalam memperkuat solidaritas untuk memastikan calon pemimpin ideal yang bisa memberikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih baik untuk daerah. Visi misi bisa menjadi pemantik adanya antusias dan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya di TPS.

La Ode Darwin sebelumnya telah memaparkan visi-misinya jika ia diberi amanah oleh rakyat untuk duduk di kursi kepala daerah. La Ode Darwin mengatakan jika ia terpilih nantinya, ia bersama Alibasa akan mengembangkan sasaran pembangunan di tiga sektor, yakni pertanian, perikanan, dan peternakan.

Tiga sektor tersebut akan di-support dengan kebijakan pemerintah daerah dan akan dimaksimalkan anggarannya, sehingga ke depan akan ada petani muda serta lahan tidur bisa dimaksimalkan supaya bisa menjadi lahan produktif. Pasalnya di Mubar saat ini masih banyak lahan tidur.

Di Mubar, masyarakatnya mayoritas petani dan peternak. Untuk itu, dirinya telah memahami kebutuhan dasar dan mata pencaharian warga dalam kehidupan sehari-harinya utamanya pada tiga bidang tersebut. Terlebih pendapatan asli daerah (PAD) dapat tumbuh dan meningkatkan progres pembangunan yang berkelanjutan.

Opini: Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kendari, Rasmin Jaya