Sekda Kendari: PBJ Serap Porsi Besar APBD, Rawan Praktik Korupsi
Kendari – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, menegaskan sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi salah satu titik rawan korupsi karena menyerap porsi besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu ia sampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Penyusunan Profil Risiko PBJ yang digelar Inspektorat Kota Kendari, Selasa (9/9/2025).
Menurut Amir, setiap celah dalam sistem PBJ berpotensi dimanfaatkan untuk praktik penyimpangan. Karena itu, penyusunan profil risiko dinilai penting agar potensi masalah bisa diantisipasi sejak awal.
“PBJ menyerap porsi besar dari APBD, sehingga setiap kelemahan sistem bisa menjadi pintu masuk praktik korupsi. Dengan menyusun profil risiko PBJ, kita dapat mengantisipasi potensi penyimpangan sejak dini,” tegas Amir dikutip dari laman resmi Pemkot Kendari.
Jelasnya, Bimtek IEPK dan Penyusunan Profil Risiko PBJ bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Melalui penerapan IEPK, budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi diharapkan benar-benar tumbuh, bukan sebatas memenuhi indikator penilaian.
Amir juga mengingatkan pentingnya integritas pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyebut, korupsi dan narkoba saat ini menjadi dua masalah serius yang mendapat perhatian penuh pemerintah pusat.
“Jabatan harus dimaknai sebagai amanah, bukan ladang mencari keuntungan pribadi,” tandasnya.
