Serahkan Dokumen LKPJ ke DPRD, Ini Rincian Kinerja Pemkot Kendari pada Tahun Anggaran 2025
Kendari – Pemerintah Kota Kendari menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Kendari. Penyerahan tersebut disertai pemaparan rincian kinerja Pemkot Kendari sepanjang 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (30/3/2026).
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan program selama satu tahun anggaran.
“LKPJ pada hakikatnya merupakan progress report penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup pelaksanaan desentralisasi, tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan,” ujar Siska.
Dalam pemaparannya, realisasi pendapatan daerah Kota Kendari tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1,5 triliun atau sekitar 90,5 persen dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp409,56 miliar, pendapatan transfer Rp1,13 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah Rp34,45 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp1,49 triliun atau 89,43 persen, dengan belanja operasional Rp1,23 triliun dan belanja modal Rp260,93 miliar. Pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, terealisasi 100 persen.
Dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Kendari tahun 2025 tercatat 5,16 persen, meningkat dibandingkan 4,81 persen pada 2024. Indeks Pembangunan Manusia juga naik menjadi 86,36 poin, sedangkan pendapatan per kapita masyarakat mencapai Rp85,16 juta per tahun.
Tingkat kemiskinan menurun dari 4,23 persen menjadi 4,18 persen, gini rasio membaik dari 0,36 menjadi 0,35, dan inflasi terkendali pada angka 2,96 persen. Namun tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 5,67 persen menjadi 5,94 persen.
Pada sektor infrastruktur, Pemkot Kendari melakukan peningkatan dan rehabilitasi jalan sepanjang 20,98 kilometer di 23 ruas, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 32,58 kilometer, serta pembangunan drainase sepanjang 10,65 kilometer. Penanganan kawasan kumuh mencapai 534,11 hektare, disertai revitalisasi sungai dan ruang terbuka hijau, serta pembangunan gedung Dinas Perhubungan dan layanan perpustakaan.
Wali Kota juga menyinggung sejumlah tantangan yang masih dihadapi, khususnya pengelolaan persampahan, pengendalian banjir, dan penataan kota.
“Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama di tahun 2026 untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, sistem drainase, penanganan banjir, dan kebersihan kota,” jelasnya.
