Suara Caleg PKB Sultra Turun Drastis di Aplikasi Sirekap KPU
Kendari – Suara calon anggota legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tiba-tiba menurun hanya dalam tempo 5 jam di aplikasi Sirekap milik KPU RI.
Penurunan drastis ini terpantau sekitar pukul 10.00 WITA, Senin 19 Februari 2024. Awalnya, suara Jaelani di atas 69 ribu. Namun, pada pukul 21.12 WITA, suara Jaelani turun menjadi 67.102 suara.
Ketua Lembaga Saksi PKB, Aswan, menyebut penurunan suara caleg PKB kembali terjadi pada pukul 12.00 WITA berdasarkan data Sirekap KPU RI.
“Hampir semua suara caleg PKB untuk DPR RI, turun drastis. Ini tidak masuk akal,” ujar Aswan.
Ia menyebut, pada pukul 12.00 WITA, suara Jaelani menurun menjadi 67.577 suara. Penurunan juga terjadi pada caleg lain di PKB. Misalnya Abbas, dari 6 ribuan turun menjadi 4.649 suara.
“Rata-rata suara caleg PKB turun drastis. Kami di PKB Sultra tengah mempersiapkan langkah hukum terhadap masalah ini,” kata tim hukum DPW PKB Sultra ini.
Menurut Aswan, data Sirekap masih menjadi acuan bagi publik untuk mengetahui perkembangan perolehan suara peserta pemilu.
Namun, bila aplikasi ini malah membuat gaduh dan cenderung ada permainan pengurangan dan penggelembungan suara untuk menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, maka KPU harus bertanggung jawab.
“Anomali data ini sangat berdampak dan membuat gaduh. Percuma KPU menggelontorkan anggaran negara untuk mengadakan aplikasi ini, namun nyatanya tidak akurat,” tegasnya.
PKB Sultra juga telah menginstruksikan kepada seluruh saksi untuk mengawal dan melakukan koreksi hasil pemilu di setiap pleno berjenjang.
“Hari ini mulai pleno di tingkat PPK, kami ingatkan KPU untuk tidak main-main. Jangan ada upaya pencurian suara peserta pemilu,” tegasnya.
Menanggapi adanya perubahan angka suara di aplikasi Sirekap, Ketua KPU Sultra, Asril, menyebut hal itu dikarenakan adanya perbedaan C1 plano dengan data yang ada di aplikasi Sirekap berdasarkan hasil verifikasi operator KPU di kabupaten dan kota.
Menurutnya, angka di aplikasi Sirekap merupakan data yang di scan dari C1 plano. Namun data tersebut belum benar walaupun sudah diverifikasi oleh KPPS.
“Sebenarnya pada saat di KPPS kemarin, sebelum KPPS itu mengirim di aplikasi ini dilakukan verifikasi apakah sudah betul C1 plano. Tapi karena mungkin tengah malam sudah cape mereka. Ketika mereka selesai scan langsung dikirim. Jika dilihat hasilnya tidak ada kesesuaian. Tentu itu dilihat kembali,” kata Asril.
Ia mengungkapkan, untuk melihat hasil tersebut, KPU RI telah menginstruksikan seluruh KPU provinsi dan kabupaten untuk melakukan verifikasi tentang hasil scan yang dikirim oleh KPPS.
Hal tersebut untuk mensinkronkan angka C1 Plano dengan data Sirekap yang telah di-scan dan dikirim KPPS.
“Bisa jadi seperti itu hasilnya dari sinkronisasi yang dikerjakan oleh teman-teman operator dari kabupaten dan kota ini. Menjadi bahwa angkanya seperti itu (berubah),” ungkapnya.
Selain itu, Asril mengatakan jika dalam aplikasi Sirekap ada penulisan angka salah tulis dari KPPS yang tidak bermodel digital, akan sulit terbaca. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi.
Tak hanya itu, dalam aplikasi Sirekap juga jika tidak sinkron dengan yang ada di C1 plano maka angka di aplikasi Sirekap akan merah. Dengan hal itu, operator KPU kabupaten dan kota mensinkronkan antara angka yang ada di C1 plano dan di Sirekap.
“Karena nanti pada saat di plano itu ini akan juga kelihatan semua ini. Karena plano manual kita lakukan, sehingga akan kelihatan angka-angka itu,” ujarnya.
Asril menambahkan, KPU juga akan meminta klarifikasi kepada saksi partai politik maupun pengawas TPS ataupun kecamatan jika data tersebut tidak sinkron atau benar.
“Ia dibukakan. Kan masing-masing punya pegangan salinan C1 plano. Ketika melihat ada perbedaan data itu tentu akan diklarifikasi,” tambahnya.
