Tamalaki Wonua Kalosara Ingatkan Ormas Jaga Kamtibmas Sultra, Jangan Jadikan Alat Kepentingan
Kendari – Ketua Umum Tamalaki Wonua Kalosara Sulawesi Tenggara (Sultra), Jefri Syukur, merespons berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait polemik keberadaan oknum pria yang mengaku sebagai organisasi masyarakat (ormas) dan diduga berpotensi mengganggu iklim investasi di Kota Kendari.
Jefri Syukur menegaskan bahwa ormas sejatinya lahir sebagai wadah pengabdian sosial dan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, bukan sebaliknya. Olehnya itu, ia mengajak seluruh anggota Tamalaki Wonua Kalosara di seluruh wilayah Sultra agar senantiasa mengedepankan kegiatan sosial yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ormas harus hadir sebagai solusi, bukan sumber persoalan. Kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar harus menjadi prioritas utama,” tegasnya, Sabtu (24/1/2026).
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan nama ormas untuk kepentingan kelompok maupun pribadi tertentu yang berpotensi mencederai citra organisasi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, tindakan semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar ormas dan dapat merusak kepercayaan publik.
Lebih lanjut, Jefri menekankan pentingnya sinergi antara ormas dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kolaborasi yang harmonis dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas daerah yang kondusif.
“Stabilitas keamanan adalah fondasi utama pembangunan. Jika situasi aman dan kondusif, maka investasi akan tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ujarnya.
Upaya tersebut, kata dia, merupakan komitmen Tamalaki Wonua Kalosara untuk memastikan Bumi Anoa tetap maju, aman, dan ramah investasi. Dengan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas, diharapkan Sultra terus menjadi daerah yang dipercaya investor dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Jika ada anggota saya yang melanggar, akan kita proses, bila perlu kita tempuh jalur hukum,” pungkasnya.
