Tanggapan BEM DEMA Sultra soal Pandemi Covid-19
Opini – Pandemi Covid-19 di Indonesia membawa dampak sosial-ekonomi yang besar di luar sektor kesehatan. Dampaknya yang multi sektoral, dan efeknya akan terlihat dalam jangka waktu panjang, tak terkecuali berpengaruh pada sektor pendidikan.
Saat ini, pemerintah pun telah mengimbau masyarakat untuk siap beradaptasi dengan Covid-19 dalam waktu yang cukup lama.
Bahkan, organisasi internasional seperti World Bank dan WHO juga tengah menyiapkan panduan dari sisi kesehatan dan ekonomi selama hidup bersama virus asal Cina tersebut.
Menanggapi hal itu, Korwil BEM Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Sulawesi Tenggara (Sultra), Abd. Wahid Akhyarudin menyebut pihaknya mendukung langkah pemerintah, agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan lainnya dengan normal.
“Saya mengevaluasi bahwa dengan terlaksananya belajar online ini yang hampir genap dua tahun, saya melihat ini tidak efektif karena di daerah-daerah secara umum dan terkhusus di Sultra masih ada yang kurang dari fasilitas sarana maupun prasana pendukung jaringan,” ujarnya, Rabu (11/8/2021).
“Itu juga membuat jenuh, membuat turunnya semangat belajar dan kurangnya keaktifan dalam pembelajaran yang disampaikan,” lanjutnya.
Kemudian dirinya juga menyorot terkait bantuan pendidikan yang harus sesuai dengan target penerima.
“Untuk bantuan pada pelajar dan mahasiswa yang insyaallah akan digelontorkan Kemendikbud, agar bisa sampai infonya ke pelajar dan mahasiswa yang ekonomi ke bawah, atau yang benar-benar membutuhkan. Karena jika tidak mendapatkan bantuan, hal ini bisa menyebabkan anak putus sekolah,” papar Akhyarudin.
Dia juga berharap agar pemerintah tidak mewajibkan vaksin sebagai syarat untuk bepergian, dan mengurus perizinan, hingga bagian dari dokumen penting.
“Sehingga akan membuat masyarakat ada paksaan untuk vaksin. Ikut bukan dari naluri hati, tapi membuat sebagian masyarakat ikut vaksin dengan mengonsumsi sesuatu yang dianggap bisa mensterilkan vaksin itu sendiri demi mendapatkan surat vaksin,” jelasnya.
Menurutnya, sosialisasi terkait vaksinasi perlu ditingkatkan. Sebab dukungan masyarakat akan terbentuk apabila pemahaman tentang vaksin, dan program vaksinasi itu sendiri telah terbentuk.
“Bisa juga sosialisasi digital atau berbasis informasi teknologi. Kami harapakan pemerintah sebagai pemegang kewenangan keputusan di negara, untuk melakukan sosialisasi terkait pemindaan kebiasaan masyarakat UMKM atau UKM dari offline ke online,” harapnya.
“Nantinya masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan terkait cara bertahan hidup dengan hasil usaha masing-masing. Semoga bisa sama-sama keluar dari resesi ekonomi, dan mandiri dengan ekonomi digital,” pungkas Akhyarudin.
Penulis: Abd. Wahid Akhyarudin
