Tindak Lanjut Arahan Presiden, Gubernur Sultra Jalankan Gerakan Indonesia Asri
Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menjalankan Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah daerah. Program ini difokuskan pada penguatan kebersihan lingkungan, penataan ruang publik, serta peningkatan pengawasan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka mengatakan, arahan Presiden disampaikan dalam rapat koordinasi nasional dan menekankan agar pemprov, kabupaten, dan kota tidak mengabaikan persoalan kebersihan sebagai bagian dari pelayanan dasar.
“Presiden memerintahkan agar jajaran pemerintah daerah lebih memperhatikan masalah kebersihan dan menjadikannya kebiasaan dalam setiap aktivitas kerja,” kata Andi usai memimpin apel pagi di kawasan eks MTQ Kendari, Selasa (10/2/2026).
Sebagai langkah awal Gerakan Indonesia Asri, Pemprov Sultra langsung melakukan pembersihan kawasan Eks MTQ Kendari dengan melibatkan perangkat daerah, TNI, dan Polri. Kegiatan serupa akan dilaksanakan secara rutin setiap Jumat di sejumlah ruang publik.
“Hari ini kita mulai, dan berikutnya akan kita laksanakan secara rutin setiap hari Jumat,” ujarnya.
Selain pembersihan lingkungan, Gerakan Indonesia Asri juga mencakup penataan ruang kota melalui evaluasi dan penertiban baliho yang dinilai mengganggu estetika dan ketertiban. Namun, pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dengan melibatkan pihak terkait.
“Kita akan berjalan bersama, mengajak dinas terkait dan pemilik baliho untuk melihat apakah sudah sesuai dari sisi informasi dan keindahan. Kalau tidak pas dan mengganggu, baru kita tertibkan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan program ini, Pemprov Sultra juga melibatkan TNI dan Polri sebagai mitra pengawasan, termasuk dalam membantu pemerintah memantau pelayanan publik dan lingkungan sosial, mulai dari tingkat sekolah hingga ruang publik.
“Ke depan, TNI dan Polri kita libatkan sebagai pengawas dan penyampai informasi agar pemerintah bisa mengetahui persoalan lebih cepat, bukan setelah ramai di media sosial,” kata Andi.
Menurutnya, penguatan pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kelalaian pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memastikan Gerakan Indonesia Asri berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan warga.
“Ini bukan kegiatan seremonial, tetapi langkah berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden,” tegasnya.
