Usai 2 Kali Penyegelan Kantor Desa Tampara, Pemkab Wakatobi Tunjuk Pj. Kades Baru
Wakatobi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi menetapkan Penjabat (Pj.) Kepala Desa (Kades) Tampara yang baru, Rabu (4/3/2026). Penunjukan tersebut merupakan buntut dari aspirasi berkepanjangan warga terhadap kisruh penyelewengan kekuasaan yang berujung pada penyegelan kantor desa yang berlokasi Kecamatan Kaledupa Selatan itu.
Pj. Kades Tampara yang baru bernama Yuli. Ia merupakan putri daerah yang berdomisili di Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra). Sebelumnya, Yuli diketahui berprofesi sebagai seorang guru Sekolah Dasar (SD).
Penetapan tersebut mengacu pada surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Wakatobi, Haliana, sepulang dari Jakarta dalam agenda khusus terkait kepentingan daerah. Langkah itu menjadi angin segar bagi masyarakat setempat sehingga layangan operasional di Kantor Desa Tampara tersebut dapat berjalan normal seperti semula.
Tokoh Pemuda Desa Tampara, Hasman, berharap sosok yang ditunjuk menahkodai desanya dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab serta membawa perubahan positif yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Harapan utama kami untuk pemimpin baru ini semoga menjadi sosok yang berintegritas, visioner, dan amanah dalam membawa perubahan positif untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya kepada Kendariinfo, Kamis (5/3).
Pj. Kades Tambara yang baru diharapkan mampu bekerja sama dan bertindak transparan dalam masa jabatannya. Hasman mengaku sosok tersebut tidak segan menyerukan kepada masyarakat agar mengoreksi apabila terdapat kesalahan selama kepemimpinannya.
“Kami harap pemimpin baru mampu bertindak kolaboratif, adaptif, transparan, dan fokus pada pembangunan berkelanjutan. Setelah pembukaan penyegelan kemarin, Pj. Kades Tampara yang baru menyerukan pada pemuda agar mengoreksi atau menegur jika ia salah dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sarifuddin selaku mantan Pj. Kades Tampara diketahui tengah menjalani tahap pemeriksaan terkait tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukannya.
“Masih sementara tahap pemeriksaan inspektorat dan kejaksaan terkait anggaran tahun 2021 hingga 2024,” beber Hasman.
Ultimatum 7 Hari Tak Digubris, Kantor Desa Tampara Wakatobi Kembali Disegel
