Visi Religius ASR-Hugua Hanya Janji, Pemprov Sultra Enggan Komentar Terkait Kasus Jemaah Terlantar
Kendari – Komitmen “Religius” yang menjadi bagian dari visi kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua, kini hanya tinggal janji. Di tengah kasus puluhan jemaah umrah asal Kota Kendari yang terlantar di Madinah, Arab Saudi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra justru dinilai belum menunjukkan sikap maupun langkah konkret.
Dalam visi yang diusung saat Pilkada 2024 lalu, pasangan ini menegaskan komitmen mewujudkan Sultra yang maju menuju masyarakat aman, sejahtera, dan religius. Salah satu misinya adalah menjamin hak sosial masyarakat serta membangun birokrasi berintegritas dengan berpegang pada nilai-nilai religius. Bahkan, program prioritas mereka menekankan pemenuhan hak dasar sosial dan jaminan sosial kebencanaan.
Namun, ketika ujian nyata datang melalui kasus jemaah umrah yang terlantar di tanah suci, sikap Pemprov Sultra dinilai belum sejalan dengan narasi besar tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi ataupun kejelasan bentuk intervensi dari pemerintah provinsi terkait perlindungan dan bantuan terhadap warganya yang terdampak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, saat dikonfirmasi media ini belum memberikan komentar apa pun terkait hal tersebut, sejak Selasa (17/2/2026).
Situasi ini berbanding terbalik dengan respons cepat yang ditunjukkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Bank Sultra, dan sejumlah pihak lainnya yang langsung melakukan koordinasi dan memastikan kebutuhan dasar para jemaah terpenuhi.
Dukungan juga datang dari Bank Sultra yang dipimpin Direktur Utama Andri Permana Diputra Abubakar. Bank daerah tersebut membantu pembiayaan akomodasi para jemaah selama berada di Madinah, sehingga mereka tetap memiliki tempat tinggal layak sembari menunggu kepastian pemulangan dan kelanjutan ibadah.
“Pak Dirut Bank Sultra membantu biaya akomodasi para jemaah kita yang terlantar di Madinah. Terima kasih atas bantuannya yang telah membantu warga kita,” ujar Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, Selasa (17/2).
Solidaritas juga diperlihatkan para legislator. Anggota DPRD Kota Kendari, Hetty Saranani, bersama anggota DPR RI, Wa Ode Rabia Al Adawia, turut memberikan dukungan baik moral, materiel, maupun koordinasi lintas pihak demi mempercepat penyelesaian masalah.
“Sementara itu, tim dari Travel Vacana Group Kendari juga bergerak aktif memastikan kelanjutan perjalanan ibadah kami para jemaah, semuanya kompak bergandengan,” ujar salah satu jemaah, Feri.
Kata Feri, kasus jemaah terlantar ini bukan sekadar persoalan administrasi perjalanan umrah. Tetapi, menyangkut keselamatan, hak sosial, serta martabat warga Sultra di luar negeri.
Peristiwa ini menjadi kontras yang sulit diabaikan. Ketika pemerintah kota, BUMD, dan pihak lain bergerak cepat melindungi warganya, pemerintah provinsi justru belum terlihat mengambil peran signifikan.
