Wali Kota Kendari Raih Penghargaan Proaktif Edukasi Inklusi Keuangan
Kendari – Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir berhasil meraih penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai kepala daerah yang ikut proaktif mengedukasi masyarakat tentang inklusi keuangan. Penyerahan diberikan OJK pada peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021 Sultra, di Kendari Town Square (K-Toz), Jumat (22/10/2021).
Inklusi keuangan sendiri adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sulkarnain Kadir mengatakan, penghargaan itu menjadi dorongan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari agar lebih aktif lagi, sehingga inklusi keuangan menjadi lebih baik.
“Kita sudah memulai kemarin dengan program transaksi non-tunai. Alhamdulillah di seluruh jajaran Pemkot Kendari, bisa kita katakan sudah 100 persen melakukan transaksi non-tunai,” katanya.
Dia menargetkan, transaksi non-tunai dapat dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari. Sehingga ke depan transaksi tidak hanya menggunakan ATM fisik, tapi secara digital.
“Tapi ini memang butuh effort dan perubahan kultur. Karena yang harus kita rubah ini bukan hanya perubahan fisiknya, tetapi juga perubahan kultur. Karena kita ini sering kali lupa kalau kita sudah era digital. Ini yang kita ingin dorong,” jelasnya.
Terkait maraknya aplikasi pinjaman online, Sulkarnain mengingatkan kepada masyarakat Kota Kendari tidak mudah percaya akan hal tersebut, meskipun memberikan bunga pinjaman yang rendah.
“Era digital tetap harus hati-hati. Harus paham betul apa yang kita lakukan. Jangan tergoda dengan bunga yang menggiurkan, keuntungan yang tidak masuk akal. Karena tidak semua yang manis itu madu. Yang mau ditipu tidak ada, tapi penipu banyak. Jadi tetap hati-hati,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Sultra, Arjaya Dwi Raya berharap, Bulan Inklusi Keuangan 2021 dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
“Termasuk memberi kemudahan untuk membuka akses keuangan untuk sektor perbankan, pasar modal maupun IKNB. Sehingga dapat memberikan dampak positif dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional serta pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada akhir tahun 2024,” pungkasnya.
