Respons Pembangunan Infrastruktur di Mubar, Menteri PU Dody Hanggodo: Pasti Kita Kerjakan
Muna Barat – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan pemerintah pusat akan menindaklanjuti sejumlah usulan infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra). Komitmen itu disampaikan Dody saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut pada Minggu (13/7/2025).
Beberapa program prioritas usulan pemkab Mubar adalah pembangunan tanggul kolam pantai, jembatan, sekolah rakyat, serta peningkatan jalan daerah melalui instruksi presiden (inpres) disebut sudah masuk dalam perhatian kementerian. Ia menegaskan Kementerian PU akan memastikan seluruh program prioritas dieksekusi, karena memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
“Sekolah rakyat, tanggul kolam pantai, sama jembatan. Sama inpres jalan daerah, nanti kita lihat itu, ya. Saya harus memastikan segera dieksekusi, karena semua program bisa menopang ekonomi daerah,” kata Dody, Minggu (13/7).
Dody menyebut seluruh pemerintah kabupaten yang mengusulkan program infrastruktur telah mendapat respons positif dari kementeriannya. Namun, pelaksanaan fisik akan dilakukan secara bertahap mengikuti ketersediaan anggaran pusat. Meski belum seluruh usulan bisa langsung dieksekusi, Dody menekankan tidak ada satu pun diabaikan. Saat ini, pihaknya masih menunggu turunnya anggaran dari pusat.
“Semua pemkab kita positif. Kita tinggal menunggu arahan, uangnya berapa. Jika tidak bisa dikerjakan 2025, kemungkinan besar akan diselesaikan 2026,” ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mubar, Unding, menyampaikan total usulan pembangunan infrastruktur yang diajukan ke Kementerian PUPR mencapai ratusan miliar rupiah. Di sektor jalan, terdapat enam ruas diusulkan melalui program inpres dengan nilai sekitar Rp84 miliar.
Di bidang sumber daya air, Pemkab Mubar mengajukan pembangunan bendungan Katangana, Kasimpa, dan Lanofo, senilai Rp15 miliar, serta pengaman pantai di Pajala, Tondasi, dan Latawe sebesar Rp25 miliar. Usulan lainnya termasuk pembangunan by-pass strategis dari Tondasi ke Pajala dengan nilai Rp94 miliar.
Di sektor cipta karya, pemerintah daerah juga mengusulkan penataan kawasan wisata Pantai Pajala dan Benteng Tiworo, masing-masing senilai Rp25 miliar dan Rp20 miliar. Sementara program sekolah rakyat menjadi salah satu usulan besar dengan anggaran sekitar Rp200 miliar, yang kini sedang menunggu proses administrasi dari balai wilayah provinsi.
“Seluruh usulan sudah kami input dalam sistem aplikasi nasional. Beberapa masih dalam proses finalisasi agar segera divalidasi pemerintah pusat,” pungkasnya.
