Kejagung Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi Jembatan Cirauci II Butur yang Seret Nama Burhanuddin
Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) didesak mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Cirauci II di Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), yang menyeret nama eks Kepala Dinas Bina Marga Sultra, Burhanuddin, yang kini menjabat sebagai Bupati Bombana.
Desakan itu disampaikan Sentral Gerakan Mahasiswa (Seragam) Indonesia menyusul dugaan adanya praktik suap dan intervensi dalam penanganan perkara yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra.
Ketua Seragam Indonesia, Syarif Maulana, menilai kasus dugaan korupsi tersebut harus ditangani secara terbuka dan profesional agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam proyek itu diperiksa tanpa tebang pilih.
“Setiap penanganan perkara korupsi wajib dilakukan secara profesional, transparan, independen, dan bebas dari kepentingan politik maupun intervensi pihak tertentu,” kata Syarif kepada awak media, Senin (18/5/2026).
Ia juga menyoroti nama Burhanuddin yang saat proyek berlangsung menjabat sebagai eks Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sultra. Menurut Syarif, Burhanuddin diduga memiliki peran strategis dalam proyek Jembatan Cirauci II karena disebut pernah menjadi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Ia menegaskan, setiap pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara wajib diperiksa apabila ditemukan adanya indikasi kerugian negara maupun dugaan penyalahgunaan jabatan.
“Apabila benar terdapat oknum aparat penegak hukum yang menerima suap untuk menghilangkan nama pihak tertentu dari status tersangka, maka tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap institusi penegak hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Selain meminta Kejagung RI mengambil alih perkara tersebut, pihaknya juga mendesak Komisi Kejaksaan (Komjak) RI turun tangan memeriksa penyidik di Kejati Sultra yang diduga terlibat menerima suap dalam penanganan kasus tersebut.
Pihaknya juga turut mengajak elemen mahasiswa, pemuda, masyarakat sipil, hingga media massa untuk ikut mengawal proses hukum kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Cirauci II agar berjalan transparan dan tidak pandang bulu.
“Mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda, masyarakat sipil, dan media massa untuk turut mengawal kasus ini demi tegaknya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu,” tutup Syarif.
Aksi Jilid III, Mahasiswa Desak Kejati Tak Tebang Pilih dalam Kasus Jembatan Cirauci II
