Sultra Sudah Bentuk 56 Desa Tangguh Bencana, 7 Daerah Belum Punya
Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah membentuk 56 Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Namun, program penguatan kesiapsiagaan masyarakat tersebut belum menjangkau seluruh wilayah Sultra.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra, La Ode Saifuddin, mengatakan dari 17 kabupaten dan kota di Sultra, masih terdapat tujuh daerah yang belum memiliki Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana.
Ketujuh daerah tersebut meliputi Kabupaten Muna, Muna Barat (Mubar), Wakatobi, Buton Selatan (Busel), Konawe Kepulauan (Konkep), Bombana, dan Kolaka Utara (Kolut).
Sementara itu, Kabupaten Kolaka menjadi daerah dengan jumlah Desa Tangguh Bencana terbanyak, yakni 29 desa. Posisi berikutnya ditempati Buton Tengah (Buteng) dengan 7 desa dan Buton sebanyak 6 desa.
Adapun Buton Utara (Butur) memiliki 4 desa. Konawe, Konawe Utara (Konut), Kota Kendari, dan Kota Baubau masing-masing memiliki 2 desa atau kelurahan. Sementara Konawe Selatan (Konsel) dan Kolaka Timur (Koltim) masing-masing memiliki 1 desa atau kelurahan.
Saifuddin mengatakan, Pemprov Sultra menargetkan pembentukan program tersebut dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota. BPBD juga merencanakan pelaksanaan simulasi penanganan bencana secara langsung di desa dan kelurahan.
“Kita berharap seluruh kabupaten dan kota dapat membentuk desa dan kelurahan tangguh bencana, karena ke depan simulasi penanganan bencana direncanakan akan dilaksanakan langsung di desa atau kelurahan,” katanya, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, rencana simulasi tersebut telah disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kegiatan itu nantinya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan warga dalam menghadapi keadaan darurat.
Dalam pembentukan program tersebut, BPBD Sultra memfasilitasi koordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota. Sementara pengurus forum penanggulangan bencana dipilih langsung oleh masyarakat di masing-masing desa atau kelurahan.
Forum tersebut bertugas menjadi wadah koordinasi ketika terjadi bencana. Keberadaannya juga diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan penanganan awal sebelum bantuan dari instansi terkait tiba.
“Kami berharap dengan terbentuknya desa tangguh bencana ini masyarakat di desa tersebut bisa melakukan penanganan awal,” tuturnya.
Selain memperluas pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana, BPBD Sultra juga merencanakan program rumah ibadah tangguh bencana.
Program tersebut akan menggunakan pendekatan serupa, yakni memberikan edukasi dan pemahaman kebencanaan kepada pengelola rumah ibadah serta masyarakat di sekitarnya.
