Dipecat NasDem, Rapat APBD 2027 DPRD Sultra yang Dipimpin Tariala Diklaim Berpotensi Bermasalah
Kendari – DPW Partai NasDem menegaskan bahwa kepemimpinan La Ode Tariala dalam agenda rapat pembahasan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 di DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) berpotensi memicu persoalan hukum.
Hal itu disampaikan langsung oleh Jubir NasDem, Muttaqin Sidiq. Menurutnya, pencabutan kartu tanda anggota (KTA) NasDem terhadap Tariala secara otomatis mencabut seluruh hak kepartaian yang melekat pada dirinya. Hal ini berdampak pada keabsahan posisinya di lembaga legislatif tersebut.
“Ketika KTA-nya dicabut dan diberhentikan dari keanggotaan NasDem, maka segala hak kepartaian yang melekat padanya harus terlepas. Lantas, jika masih memimpin rapat, dia mewakili siapa?” ujar Muttaqin kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Ia merujuk pada ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018. Aturan tersebut mengamanatkan bahwa dalam kondisi Ketua DPRD diberhentikan dari jalannya jabatan, para Wakil Ketua DPRD harus segera menggelar rapat pimpinan untuk menetapkan salah satu di antara mereka guna melaksanakan tugas Ketua DPRD hingga ditetapkannya ketua pengganti definitif.
“Artinya, kepemimpinan kolektif kolegial DPRD harusnya langsung beralih ke wakil ketua. Pimpinan DPRD seperti Freby, Herry Asiku, maupun Asnawati harus mengambil sikap tegas melalui rapat pimpinan untuk menetapkan wakil ketua yang menjalankan tugas ketua,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap situasi ini berisiko menyandera agenda penting daerah, khususnya pembahasan APBD Murni 2027. Ia menyebut keabsahan produk hukum anggaran yang dibahas di bawah kepemimpinan pihak yang sudah dipecat partai dapat dipertanyakan.
“Pembahasan APBD ini berhubungan langsung dengan penggunaan keuangan negara. Jangan sampai keputusan yang diambil menjadi tidak sah dan justru berdampak buruk bagi daerah serta kepemimpinan Gubernur Sultra,” bebernya.
Lebih lanjut, ia meminta pihak Sekretariat DPRD (Sekwan) Sultra untuk tidak lagi memfasilitasi kegiatan maupun agenda rapat dewan yang dipimpin oleh La Ode Tariala.
Ia juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan jika ditemukan keterlibatan fasilitas negara dan hak keuangan yang terus mengalir pascakeluarnya keputusan pemberhentian dari DPP NasDem.
“Kami minta Sekwan, BPK, dan Kejaksaan turun tangan memeriksa. Jika ada unsur kesengajaan dalam memfasilitasi pihak yang sudah tidak sah, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan tata kelola keuangan negara yang berlaku,” tutupnya.
