Jokowi Direncanakan Buka GTRA Summit 2022 di Wakatobi
Wakatobi – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan membuka pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 atau Wakatobi Summit 2022.
Dilansir dari website Jurnal Gubernur Sulawesi Tenggara (sgj10.com), untuk memantapkan persiapan (GTRA) Summit 2022, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi bertolak ke Jakarta pada Senin, (17/1/2022) untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Dr. Surya Tjandra.
Sehubungan dengan Kabupaten Wakatobi jadi tuan rumah di ajang nasional itu, sejumlah pemantapan disiapkan, antara lain memastikan seluruh undangan tiba di lokasi acara tepat waktu.
Kabupaten Wakatobi ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga negara, asosiasi, organisasi masyarakat sipil (CSO/Civil Society Organization), dan organisasi lainnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sultra membahas hal-hal teknis secara mendetail terkait penyelenggaraan GTRA Summit 2022 dengan Wakil Menteri ATR/BPN di Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Sebelum acara puncak di Wakatobi, serangkaian kegiatan terkait Reforma Agraria dilaksanakan sepanjang tahun 2021 sebagai bagian dari persiapan menuju GTRA Summit 2022.
Kegiatan itu termasuk rapat koordinasi, diskusi publik, seminar, dan juga musyawarah nasional Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), Oktober 2021 lalu. GTRA Summit 2022 merupakan pertemuan lembaga negara dan kementerian terkait, pemerintah daerah, asosiasi, CSO, serta organisasi lain, yang tergabung dalam GTRA.
Ali Mazi juga melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Dr. Sofyan Djalil. Kedua tokoh ini membicarakan hal yang sama terkait teknis GTRA Summit 2022.
Menteri Sofyan Djalil mengarahkan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya akan membicarakan GTRA saja, tetapi merupakan perwujudan dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Di tingkat provinsi, dibentuk Tim GTRA Provinsi yang diketuai oleh gubernur. GTRA dibentuk dari Pemerintah Pusat hingga kabupaten.
Kegiatan di tahun 2022 ini merupakan penyelenggaraan GTRA Summit pertama. GTRA Summit 2022 diharapkan dapat menciptakan keselarasan pelaksanaan teknis antara tata ruang dengan penataan aset (kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah), serta penataan akses khususnya bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Untuk diketahui, Tim GTRA Pusat beranggotakan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan Reforma Agraria, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kementerian/lembaga lainnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN sebagai Ketua Tim Pelaksana Harian melakukan tugas harian bersama dinas-dinas terkait di tingkat provinsi, seperti Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian, dan lain-lain. Pada tingkat kabupaten/kota, turut dibentuk Tim GTRA Kabupaten/Kota yang diketuai oleh bupati/wali kota. Bersama bupati/wali kota, Kepala Kantor Pertanahan beserta organisasi perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan Reforma Agraria yang berkelanjutan.
