Percepatan Aksesibilitas Udara di Sultra, Pemerintah Wakatobi dan Baubau Bakal Siapkan Subsidi
Sulawesi Tenggara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi dan Pemkot Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) didukung DPRD masing-masing siap dan komitmen mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menyiapkan subsidi guna akselarasi reaktivasi penerbangan yang dihentikan sementara di Wakatobi.
Tak hanya pemerintah daerah masing-masing, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra juga bakal menyiapkan subsidi bersama bila kabupaten kota memiliki keterbatasan anggaran.
Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam rapat koordinasi (rakornas) lanjutan yang dipimpin oleh Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (27/7/2022).
Rapat tersebut menghadirkan secara langsung Kepala Dinas Perhubungan Sultra Muhammad Rajulan, Kepala Dinas Pariwisata Sultra Belli Harli Tombili, Kepala Bandara Halu Oleo Benyamin Noach Apituley, Ketua ASITA Rahman Rahim, PHRI, dan GIPPI Sultra, serta hadir secara virtual pejabat Kabupaten Wakatobi, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton, dan Kota Baubau.
Menindaklanjuti hal teknis terkait mekanisme subsidi berupa jumlah block seat, tarif per seat, frekuensi penerbangan, rute, dan jadwal penerbangan akan dibentuk tim kecil yang dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi Sultra.
Selanjutnya, untuk mengoptimalkan load factor dan menyediakan pilihan rute multi access ke Wakatobi maka rute alternatif yang diusulkan adalah Kendari – Baubau – Wakatobi – Kendari PP dan Makassar – Wakatobi – Kendari – Wakatobi PP.
Bupati Wakatobi, Haliana menjelaskan Permenhub No 68 Tahun 2022, untuk Kabupaten Wakatobi, tarik batas atasnya jika dijumlah PPN, asuransi, dan iptek maka totalnya lebih tinggi dari Permenhub.
“Tentu saja ini menjadi angka lebih tinggi dari Permenhub. Sesuai dari segi aturan tentu tidak bisa memberikan biaya atau subsidi biaya di atas peraturan pemerintah,” ujarnya.
Untuk itu, sesuai surat tanggal 8 Juli 2022, Pemerintah Wakatobi berkomitmen memberikan subsidi pihak Lion Air Grup, demi melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan memastikan akses untuk menunjang pariwisata di Kabupaten Wakatobi.
Bila menyetujui biaya dan atensi yang lain, maka ada kewajiban untuk melakukan deposito kepada Wings Air dan Lion Air sebanyak Rp6 miliar.
“Ini menjadi beban besar kepada APBD kami, karena saat ini tentu saja alternatif Kabupaten Wakatobi yaitu di APBD perubahan,” jelas Haliana.
Selain itu, Haliana juga mengungkapkan kendala masyarakat Wakatobi yaitu terkait jadwal pesawat yang konektivitasnya tidak sesuai dengan jadwal pesawat yang baru tiba di bandara, sehingga para penumpang pesawat ke Wakatobi sering terjadi ketertinggalan penerbangan.
Sementara itu, menanggapi pernyataan tarif subsidi pemerintah, perwakilan Lion Air Grup menyatakan jika biaya pemerintah berjumlah Rp6 miliar terlalu besar, maka pihak Lion menawarkan seberapa kemampuan pihak pemerintah Wakatobi akan diterima.
“Jika merasa Rp6 miliar terlalu besar dari anggaran pemerintah, silakan berapa kesanggupannya dan kita coba pikirkan dan diterjemahkan melalui kesepakatan periodenya berapa lama,” jelas perwakilan Lion Grup.
Kadis Pariwisata Sultra, Belli Harli Tombili mengatakan agar Bupati Wakatobi bersurat kepada Gubernur secara resmi untuk meminta agar bisa ikut berpartisipasi dalam mekanisme subsidi yang memiliki dasar.
“Kemudian perlu untuk disepakati bersama rute mana yang akan disubsidi dan juga harus memperhatikan kompetitornya,” tuturnya.
Belli juga meminta untuk memperhatikan dan membuka kesempatan maskapai penerbangan lain yang mungkin akan ada penawaran yang lebih rendah daripada Lion Air.
2 Minggu Penerbangan di Wakatobi Berhenti, Pemprov Sultra: Kami Masih Koordinasi
