AJI Kendari Kecam PHK Massal di Hari Buruh, Soroti Nasib Jurnalis
Kendari – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026). Aksi itu menjadi momentum untuk menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di perusahaan pers.
Aksi berlangsung di pelataran eks MTQ Kendari sejak pukul 10.15 Wita. Selain anggota AJI Kendari, unjuk rasa juga diikuti sejumlah jurnalis di Kota Kendari serta mahasiswa.
Ketua AJI Kendari, Nursadah Kurani, menilai perusahaan pers saat ini cenderung mengabaikan kesejahteraan jurnalis. Padahal, jurnalis bekerja dalam situasi rentan, termasuk menghadapi intimidasi hingga kekerasan saat menjalankan tugas.
“Selama ini jurnalis sudah bekerja maksimal, di tengah tekanan intimidasi, serta tindak kekerasan selama bertugas mendapatkan informasi,” ujar Nursadah dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, AJI Kendari menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak dan mengutuk keras PHK massal yang dilakukan perusahaan pers tanpa kejelasan pesangon dan pemenuhan hak pekerja.
Kedua, meminta perusahaan memberikan perlindungan bagi jurnalis yang bekerja di bawah naungannya. Ketiga, menuntut adanya jaminan keselamatan dan kesejahteraan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kerja jurnalis serta perannya dalam mengawal informasi dan demokrasi.
Koordinator Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara (Sultra), Fadli Aksar, menilai kondisi itu menunjukkan lemahnya tanggung jawab perusahaan pers terhadap pekerja. Ia menyebut banyaknya PHK sepihak menjadi bukti perusahaan tidak mampu menjamin kesejahteraan karyawan.
“Untuk itu, kami meminta kepada perusahaan pers untuk memberikan jaminan bagi pekerja yang di-PHK. Itu menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan,” kata Fadli.
Fadli juga mengingatkan agar para pekerja tidak takut memperjuangkan haknya. Ia menegaskan negara harus hadir untuk mengawal dan memastikan hak-hak pekerja, termasuk jurnalis tetap terlindungi.
Aksi damai itu berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa berharap tuntutan mereka dapat menjadi perhatian serius, terutama di tengah meningkatnya tekanan terhadap profesi jurnalis di Indonesia.
