Andap Lantik 3 Penjabat Bupati di Sultra, Ingatkan Tak Terlibat Politik Praktis
Kendari – Penjabat (Pj.) Gubernur Andap Budhi Revianto, melantik tiga penjabat bupati di Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (28/5/2024). Ketiganya ialah Pj. Bupati Buton, La Haruna; Pj. Bupati Buton Selatan (Busel) Parinringi; dan Pj. Bupati Buton Tengah (Buteng) Konstantinus Bukide.
Andap melakukan prosesi pelantikan dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan yang diikuti secara saksama para penjabat bupati. Pelantikan juga dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, pakta integritas, dan penyematan tanda jabatan serta penyerahan Surat Keputusan Mendagri RI kepada ketiga penjabat bupati.
Namun sebelum melakukan pelantikan, ia terlebih dahulu memberi apresiasi kinerja kepada tiga penjabat bupati sebelumnya yang telah bekerja dengan maksimal saat menjabat.
“Terima kasih atas dedikasi pengabdian dan segenap prestasi selama menjabat selaku penjabat bupati. Semoga saudara serta keluarga semakin sukses, dimudahkan, dilancarkan, dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Swt.,” ujar Andhap.
Ia menegaskan larangan Mendagri selaku penjabat bupati. Di antaranya mutasi jabatan, membatalkan atau menerbitkan perizinan yang bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan penjabat sebelumnya. Penjabat bupati juga dilarang membuat kebijakan pemekaran daerah serta penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
“Larangan dapat dilakukan dengan catatan yakni apabila saudara telah mendapat persetujuan dari Kemendagri di mana dalam mekanisme pelaksanaannya diajukan terlebih dahulu ke Pj. Gubernur Sultra,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan kepada istri penjabat bupati selaku tim penggerak PKK kabupaten agar membina jajarannya sehingga dapat mendukung kesuksesan tugas-tugas suami.
“Sebagai organisasi ekstra struktural jangan malah merepotkan. Bantu apa yang bisa dibantu seperti penurunan prevalensi stunting melalui sosialisasi remaja pranikah, pemeriksaan bumil, dan ada beberapa tempat adanya gizi buruk. Dalam rangka pertumbuhan inflasi, mengajak ibu-ibu PKK yang lainnya untuk menanam tanaman produktif dan hortikultural di kantor. Apabila ada kedaruratan bencana, buat posko dapur umum,” ungkapnya.
Hal penting lainnya adalah dalam PKPU Nomor 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada Tahun 2024 yang sudah dimulai. Ia meminta agar penjabat bupati tidak terlibat dalam politik praktis.
“Saya tidak mau dengar saudara terlibat dalam politik praktis dan mendukung salah satu paslon, contohnya yang like di medsos,” jelasnya.
Selain itu, Andhap mengingatkan surat dari Kepala BMKG tentang kesiapsiagaan kekeringan 2024 yaitu transisi curah hujan cukup besar pada bulan Juli di beberapa tempat dan seluruh Sultra.
“Saya tegaskan kepada saudara-saudara bantu masyarakat, koordinasikan kepada TNI-Polri, dan siapkan masyarakat hingga kita lebih awal dapat memitigasi risiko yang akan menimpa masyarakat,” tutupnya.
