Atasi Wilayah Tanpa Internet, Pemda Muna Ajukan 32 Lokasi BTS ke Komdigi
Muna – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengajukan usulan pembangunan menara base transceiver station (BTS) di 32 lokasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Usulan itu merupakan langkah Pemda Muna dalam mengatasi wilayah tanpa jaringan internet atau black spot yang masih tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Muna, Muh. Haidar, mengatakan pengajuan proposal awal dilakukan pada Kamis, 17 April 2025. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui audiensi bersama Komdigi, Rabu (7/5/2025).
“Yang kami usulkan kemarin sebanyak 32 titik tower BTS,” kata Haidar kepada Kendariinfo, Senin (19/5/2025).
Ia mengungkapkan pentingnya kehadiran jaringan internet di seluruh wilayah, termasuk desa-desa yang masih belum terjangkau. Menurutnya, keterbatasan akses jaringan berdampak langsung pada ketimpangan informasi serta pelayanan dasar masyarakat.
“Internet sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar. Ketika tidak ada jaringan, masyarakat kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, bahkan informasi penting,” ungkapnya.
Audiensi dengan Komdigi dihadiri langsung Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Haidar menyebut kehadiran pejabat pusat menjadi sinyal positif bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap isu jaringan di daerah.
Adapun 32 titik yang diusulkan tersebar di sejumlah desa di Kabupaten Muna, yakni Wakorumba, Pohurua, Langkoroni, Lapodidi, Kabangka, Liabalano, Kolese, Bahutara, Pure, Kotanowuna, Lamanu, Rangka, Kawitewite, Bente, Matombura, Tapitapi, Pasikuta, Liangkabori, Lakarinta, Pentiro, Napalakura, Langkumapo, Lambiku, Wangkolabu, Waleale, Wansugi, Pola, Wapuale, Kolasa, Labulubulu, dan Latampu.
Pemda Muna berharap usulan itu dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat. Dengan pembangunan BTS di titik-titik tersebut, akses digital di wilayah Muna diharapkan semakin merata dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Prinsipnya, kami sudah berupaya maksimal dan akan terus mengawal hingga tuntas,” tutup Haidar.
