Bawaslu Wakatobi Beri Pendidikan Generasi Muda untuk Kader Pengawas Partisipatif
Wakatobi – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wakatobi menggelar Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2026 dengan melibatkan generasi muda di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Jumat (3/7/2026), pukul 09.00 – 17.00 Wita.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekretariat Bawaslu Wakatobi itu diikuti sebanyak 20 peserta yang terdiri dari mahasiswa hingga alumni perguruan tinggi.
Ketua Bawaslu Wakatobi, La Hudia, mengatakan program nasional tersebut bertujuan mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang mampu menjadi penggerak pengawasan di tengah masyarakat, khususnya menghadapi penyelenggaraan pemilu mendatang.
“Pendidikan ini sebagai program nasional dari Bawaslu RI dalam rangka menciptakan kader-kader pengawasan partisipatif dari masyarakat itu sendiri yang diharapkan dapat mengembangkan pengawasan partisipatif di tengah-tengah masyarakat,” ungkap La Hudia dalam sambutannya.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penerimaan sejumlah materi, di antaranya terkait teknis pencegahan pelanggaran yang disampaikan oleh Koordinator Divisi (Koordiv) Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Wakatobi, Arfis.
Dalam pemaparannya, Arfis menjelaskan pelanggaran masih menjadi persoalan yang selalu muncul dalam setiap tahapan pemilihan di Indonesia. Untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran, ia menyebut Bawaslu mengeluarkan sejumlah regulasi yang menjadi pedoman pencegahan pelanggaran dalam proses pemilihan, termasuk praktik politik uang.
“Saya ingin sampaikan sebenarnya bahwa dalam tahapan pemilihan di Indonesia ini yang namanya pelanggaran selalu ada. Di beberapa literatur, adik-adik pasti sudah pernah baca, tetapi pertanyaannya kenapa bisa ada terus seperti itu?” ujar Arfis.
Ia turut mengakui Bawaslu Wakatobi memiliki keterbatasan sumber daya, terutama dari sisi jumlah personel. Oleh karena itu, kehadiran 20 kader P2P 2026 ini sangat diharapkan dapat berperan dalam memperkuat upaya pencegahan pelanggaran.
