Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Bisnis

DJPb: Kinerja Ekonomi di Sultra Membaik, Pertumbuhan PDRB Capai 6,09 Persen

DJPb: Kinerja Ekonomi di Sultra Membaik, Pertumbuhan PDRB Capai 6,09 Persen
Ilustrasi inflasi. Foto: Pixabay.

Kendari – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merilis pertumbuhan kinerja ekonomi yang terus membaik di Sultra, Rabu (28/9/2022).

Hal itu tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,09 persen dari tahun ke tahun (y-on-y).

Plt. Kepala Perwakilan Kemenkeu Sultra, Syaiful mengatakan, capaian positif tersebut harus tetap dijaga dan ditingkatkan, meski dihadapkan pada tantangan pasca-Pandemi Covid-19. Walau kasus menurun dan adanya ancaman varian baru serta angka kasus cenderung moderat, tantangan dan dinamika global berpengaruh terhadap ekonomi regional.

“Ancaman krisis pangan dan energi maupun tekanan kenaikan harga yang mendorong inflasi juga harus disikapi dengan hati-hati, serta diperlukan intervensi kebijakan yang tepat,” katanya.

Kebijakan yang dimaksud tidak hanya melindungi masyarakat dari tekanan kenaikan harga dan ancaman kemiskinan yang lebih dalam, tetapi juga membuat masyarakat tetap dapat melanjutkan reformasi struktural untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Kontribusi APBN dalam rangka mendorong kelancaran distribusi pangan dan logistik, serta dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tahun 2022 di Sultra sebesar Rp43,56 miliar,” lanjutnya.

Alokasi ini dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, antara lain dialokasikan untuk pembangunan fasilitas distribusi dan perdagangan (gedung) sebesar Rp41,5 miliar, pembangunan fasilitas perdagangan dalam negeri Rp940,4 juta, pembangunan fasilitas perdagangan luar negeri Rp223,8 juta serta pengembangan UMKM sebesar Rp896,12 juta.

Baca Juga:  Ridwan Bae Tinjau Bandara Kolut, Pembangunannya Diharap Dorong Kesejahteraan Masyarakat

“Adapun realisasi sampai dengan Agustus 2022 baru mencapai 38 persen dari pagu, sehingga diperlukan percepatan realisasi untuk meredam dampak inflasi,” imbuhnya.

Alokasi APBN yang tersedia tentu tidak cukup memadai untuk melakukan intervensi dampak inflasi, sehingga perlu sinergi dan berbagi beban dengan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, pemerintah daerah diminta untuk menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Belanja wajib perlindungan sosial tersebut digunakan untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, UMKM, nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

“Belanja wajib sebagaimana dimaksud sebelumnya dianggarkan sebesar dua persen, yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT
Editor
Editor Kata
Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten