Eks Kades Wonua Kongga di Konsel Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Kerugian Negara Rp807 Juta
Konawe Selatan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan (Konsel) menahan mantan Kepala Desa (Kades) Wonua Kongga, Kecamatan Laeya, La Ode Sabaino alias Baim, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa yang merugikan negara hingga Rp807,7 juta.
Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) atau memasuki tahap II, pada Selasa (10/11/2026).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Konsel, Todo Batara S., dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, tersangka merupakan Kepala Desa Wonua Kongga periode 2018 – 2025.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), serta dana bagi hasil pajak dan retribusi untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga menyimpangkan anggaran desa yang telah dicairkan dari rekening kas desa. Sebagai kepala desa, tersangka diduga menguasai, menyimpan, mengelola, dan menggunakan sebagian anggaran untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pelaksanaan kegiatan, pengadaan, maupun pembangunan desa.
Selain itu, tersangka diduga mengelola sendiri kegiatan pengadaan dan pembangunan desa. Akibatnya, ditemukan sejumlah pekerjaan yang tidak dilaksanakan, tidak sesuai perencanaan, mengalami kekurangan volume pekerjaan, hingga bersifat fiktif.
Penyidik juga menemukan dugaan penarikan berulang dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya telah disetorkan ke rekening kas desa hingga saldo rekening kembali nihil.
Dana yang diduga diselewengkan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, di antaranya melunasi pinjaman biaya kampanye dan penggalangan suara saat pemilihan kepala desa, modal usaha pertambangan nikel di Konawe Utara (Konut), membeli sebidang tanah di Desa Wonua Kongga dan Desa Torobulu, membayar angsuran kredit bank, serta angsuran kendaraan pribadi.
Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konsel, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp807.736.979.
Dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti, penyidik turut menyerahkan uang tunai sebesar Rp100 juta. Uang tersebut merupakan pengembalian dari tersangka atas temuan kerugian negara pada tahap penyidikan.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan dengan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tindak lanjut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 untuk selanjutnya diproses pada tahap penuntutan,” kata Todo Batara.
Setelah pelaksanaan tahap II, tersangka langsung ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Kendari, terhitung sejak 10 hingga 29 November 2026 untuk kepentingan proses penuntutan.
Kejari Konsel menyatakan penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam menjaga dan melindungi keuangan negara serta keuangan desa.
