Forum Pentahelix Soroti Akses Penerbangan dan Kesiapan SDM Pariwisata Sultra
Kendari – Forum Silaturahmi Pentahelix Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar di RM Kampoeng Wisata Khas Sulawesi, Kota Kendari tidak sekadar menjadi ajang temu antarpejabat dan pelaku industri, Senin (2/3/2026). Pertemuan itu memotret pekerjaan rumah besar sektor pariwisata daerah, mulai dari konektivitas, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga strategi promosi yang belum terintegrasi.
Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah, menyebut forum tersebut sebagai langkah awal membangun ekosistem pariwisata yang lebih terpadu.
“Ini langkah awal untuk membantu Bapak Gubernur membangun ekosistem pariwisata melalui kolaborasi pentahelix, termasuk komunitas, perbankan, dan maskapai,” ujar Ridwan.
Ia mengakui, selama ini pergerakan wisatawan ke Sultra masih bergantung pada konektivitas melalui Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pemprov Sultra, kata dia, ingin mengubah pola itu dengan menjadikan Kota Kendari sebagai simpul utama distribusi wisatawan.
“Kota Kendari harus menjadi penyangga utama. Dari sini wisatawan bisa melanjutkan perjalanan ke Wakatobi, Muna, Baubau dan daerah lainnya. Ke depan, kita harapkan penerbangan tidak lagi terintegrasi melalui Makassar, tetapi bisa langsung dari Jakarta ke Kendari,” jelasnya.
Menurutnya, penerbangan langsung tidak hanya soal kemudahan akses, tetapi juga soal perputaran ekonomi. Wisatawan yang singgah lebih lama di Kota Kendari berpotensi meningkatkan hunian hotel, konsumsi kuliner, hingga belanja produk lokal.
Namun, konektivitas bukan satu-satunya tantangan. Dari sisi industri, persoalan mendasar justru terletak pada kesiapan SDM dan standar pelayanan.
Ketua DPD Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sultra, Rahman Rahim, menilai potensi alam Sultra belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan teknis di lapangan.
“Potensi Sultra ini luar biasa. Sayang kalau sumber daya alam kita tidak dimanfaatkan untuk kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Rahman.
Ia menegaskan, asosiasi seperti ASITA, Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO), dan Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) memahami secara langsung kebutuhan wisatawan, mulai dari keamanan, kenyamanan, hingga kepastian layanan.
“Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, tetapi kami pelaku teknis yang memahami kebutuhan wisatawan. Karena itu sinergi sangat penting,” katanya.
Rahman juga mengingatkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi citra destinasi.
“Kalau pelayanan tidak sesuai ekspektasi, tamu bisa komplain dan itu berdampak pada citra daerah. Kami tidak berani menjual paket wisata jika destinasi belum siap menerima tamu,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua ASTINDO Sultra, Sartika, yang menilai promosi besar-besaran tidak akan efektif tanpa kesiapan pelaku di lapangan.
“Yang paling utama kita dorong adalah SDM. Kita harus melihat apakah sudah siap menjadi kota wisata, bukan hanya secara identitas, tetapi juga kapasitas pelakunya,” beber Sartika.
Sementara itu, Ketua DPD HPI Sultra, Femiyanti Darma Kamang, menekankan pentingnya regulasi yang mendukung peningkatan kompetensi pemandu wisata.
“Kami lebih fokus pada peningkatan kapasitas SDM. Regulasi yang berkaitan dengan pengembangan SDM perlu diperhatikan agar kualitas layanan semakin baik,” tegas Femiyanti
Di sisi lain, generasi muda pariwisata menyoroti pentingnya penjenamaan dan promosi digital yang konsisten. Tanpa strategi komunikasi yang kuat, potensi destinasi dinilai sulit menembus pasar yang lebih luas.
Forum tersebut pada akhirnya tidak hanya menghasilkan wacana kolaborasi, tetapi juga menggarisbawahi tantangan nyata yang perlu dibenahi. Mulai dari akses, kualitas layanan, hingga integrasi kebijakan.
