Gelar Demonstrasi di Kantor DPRD Konawe, Mahasiswa Tolak Rencana Pembangunan Smelter di Amonggedo
Konawe – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Amonggedo menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Konawe menuntut pemerintah daerah setempat membatalkan rencana pembangunan smelter di Kecamatan Amonggedo, Selasa (31/1/23).
Massa yang merupakan perwakilan dari tiga desa yaitu Matabura, Wawohine, dan Lalombonda ini mengungkapkan bahwa kehadiran investasi di wilayah Kecamatan Amonggedo akan merusak iklim pertanian.
Salah satu orator pada aksi tersebut yaitu La Ode Muh. Nur Sunandar mengatakan bahwa seharusnya ada sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan smelter di Kecamatan Amonggedo.
“Seharusnya ada kajian awal dan sosialisasi tentang rencana pembangunan smelter, baik itu kajian lingkungan maupun sosial yang nantinya akan berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Sunandar juga meminta agar DPRD Konawe sebagai penyambung lidah rakyat tidak hanya memikirkan kepentingan korporasi, tidak hanya membahas kesepakatan dalam lembaran kertas tetapi turun langsung melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan dukungan.
“Kami meminta DPRD Konawe untuk meninjau ulang rencana pembangunan smelter yang kami prediksi akan berdampak terhadap hasil pertanian masyarakat,” jelasnya.
Sunandar juga memastikan ketika tuntutan tersebut tidak diindahkan maka pihaknya tidak akan berhenti melakukan tekanan sampai pemerintah dan DPRD Konawe turun melakukan kajian ulang atas rencana pembangunan pabrik pemurnian bijih nikel di Amonggedo.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Konawe, Rusdianto mengatakan hilirisasi industri dan investasi tentunya harus didukung. Selain memberikan kontribusi lapangan kerja bagi masyarakat, hadirnya investasi juga turut menggerakkan ekonomi daerah.
Namun untuk rencana pembangunan smelter di Amonggedo, pihaknya belum menerima informasi tersebut baik regulasi maupun perencanaannya.
“Kami belum bisa berbicara masalah regulasi, karena sampai hari ini kami belum tau tentang rencana pembangunan smelter di Amonggedo,” terangnya.
Ketua DPD PDIP Konawe ini menegaskan bahwa selama ini pihaknya selalu merespons dan menindak setiap aspirasi ataupun keluhan masyarakat.
“DPRD Konawe selalu hadir merespons keluhan masyarakat, jadi jangan katakan bahwa kami hanya berkutat di wilayah narasi dan retorika. Saat ini juga kalau kalian minta kita turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan lokasi pembangunan smelter di Amonggedo saya siap,” tegas Rusdianto.
Dia pun mengingatkan agar persoalan ini diselesaikan secara menyeluruh, tidak secara sepihak, perlu keterlibatan pemerintah desa, kecamatan, daerah, dan warga setempat sehingga ke depannya tidak ada lagi gesekan ataupun persoalan yang timbul hanya karena komunikasi yang tidak sampai.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah Wakil Ketua DPRD Konawe memerintahkan staf Sekretariat DPRD Konawe untuk membuat surat kesepakatan melakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan smelter di Amonggedo yang rencananya akan dilaksanakan minggu depan.
