Hakim PN Kendari Usir Saksi Polisi dari Sidang Direktur PT GAN, JPU Persoalkan Izin

Kendari – Kesaksian anggota Polri dalam sidang kasus dugaan fitnah dan laporan palsu yang menjerat Direktur PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) tak dapat didengarkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Pasalnya, anggota polisi yang dihadirkan pihak terdakwa itu belum mengantongi izin dari pimpinan atau kesatuannya.
Peristiwa tersebut terjadi dalam persidangan pada Rabu (18/11/2026). Jaksa penuntut umum (JPU), Abdul Salam, mengatakan pihak terdakwa sebelumnya menghadirkan dua orang saksi. Namun, hanya satu saksi yang diperiksa, yakni mantan Sekretaris DPMPTSP Sulawesi Tenggara (Sultra) yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh.).
Sementara itu, saksi kedua yang merupakan anggota Polri tidak diperkenankan memberikan keterangan setelah JPU mempersoalkan tidak adanya surat izin dari pimpinan tempatnya bertugas.
“Saya sebagai JPU menolak kesaksian yang bersangkutan karena tidak memiliki surat izin dari pimpinan tempat dia bertugas, dan olehnya itu hakim mengamini dan mengusir saksi yang dihadirkan terdakwa,” kata Abdul Salam, Kamis (19/11).
Abdul Salam menjelaskan, meski KUHAP secara umum memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi saksi di persidangan, anggota Polri tetap terikat dengan ketentuan internal institusi.
Menurutnya, terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tata cara menghadirkan anggota Polri untuk memberikan keterangan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.
Adapun anggota polisi tersebut sedianya akan memberikan keterangan terkait proses penyidikan atas laporan yang diajukan terdakwa pada 2020 dan 2022 di Polda Sultra. Saat proses penanganan laporan berlangsung, yang bersangkutan diketahui merupakan bagian dari tim penyidik.
“Yang bersangkutan saat itu berada dalam tim penyidik ketika proses penyelidikan laporan tersebut berlangsung,” ungkapnya.
Ia menilai, keterangan mengenai strategi dan proses penyidikan merupakan bagian dari ranah internal kepolisian. Menurutnya, informasi yang dapat disampaikan kepada publik pada umumnya berkaitan dengan hasil akhir penanganan perkara.
Apabila keterangan anggota Polri diperlukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, pemanggilannya semestinya dilakukan melalui JPU.
“Yang bersangkutan kalau mau bersaksi harus ada izin dari pimpinannya, clear di situ, selesai. Makanya dikeluarkan dari persidangan,” tegasnya.
Dengan demikian, dari dua saksi yang dihadirkan pihak terdakwa, hanya mantan Sekretaris DPMPTSP Sultra yang menjalani pemeriksaan dalam sidang perkara dugaan fitnah dan laporan palsu Direktur PT GAN tersebut.





