Hari ini Presiden Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat di 34 Provinsi, 500 di Sultra
Kendari – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menyerahkan 1.552.450 sertifikat tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia secara luring dan daring di 34 provinsi, Kamis (1/12/2022). 1.552.450 sertifikat tanah itu terdiri atas 1.432.751 sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 119.699 sertifikat redistribusi tanah.
Secara bersamaan di Sulawesi Tenggara (Sultra) diserahkan secara simbolis 500 sertifikat kepada masyarakat yang terdiri atas 172 sertifikat program PTSL dari Kota Kendari, 125 orang dari Kabupaten Konawe, 100 orang Kabupaten dari Konawe Selatan, 25 orang dari Kabupaten Konawe Utara, 25 orang dari Kabupaten Kolaka Timur, 20 orang dari Kabupaten Kolaka, 20 dari Kabupaten Bombana, 10 orang dari Kabupaten Muna, dan 3 orang dari Buton Utara.
Presiden Jokowi dalam sambutan langsungnya dari Istana Negara mengimbau kepada masyarakat yang baru menerima sertifikat untuk memperhatikan dengan saksama luas lahan yang tertera di dalam sertifikat.
“Sertifikat adalah tanda bukti hak ukur atas tanah yang kita miliki, jadi semua harus tahu, berapa meter persegi bidang tanah yang dimiliki, agar nantinya tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari,” katanya secara langsung melalui sambungan video konferensi Zoom.
Jokowi menambahkan, dengan adanya sertifikat yang sudah dipegang oleh masyarakat, nantinya bisa meminimalisasi sengketa lahan yang mungkin saja bisa terjadi.
“Kalau nanti ada orang datang klaim tanah bapak ibu, bisa langsung lihatkan sertifikat itu, oleh karenanya tidak bakal ada masalah,” lanjutnya.
Kepala Kanwil BPN Sultra, Andi Renald mengatakan, sepanjang tahun 2022, pihaknya telah mendaftarkan sebanyak 1,26 juta bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Sultra.
Capaian 1,26 juta atau sekitar 65,94 persen tersebut menyisakan 0,65 juta bidang tanah atau 34.06 persen yang belum diselesaikan, rencananya sisa pekerjaan yang belum selesai itu bakal dirampungkan pada tahun 2025 mendatang.
“Kanwil BPN Sultra mendukung arahan Pemerintah Pusat dengan menggenjot percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sultra serta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas kejahatan pertanahan atau yang disebut mafia tanah,” imbuhnya.
