IPH Sultra Terendah Secara Nasional, Pj. Gubernur Catat Sejarah Baru Melalui Strategi 4-K Pengendalian Inflasi
Kendari – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil menorehkan sejarah baru, di mana Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sultra menjadi yang terendah secara nasional. Hal ini terungkap dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara hybrid, Senin (06/05/24).
Dari data tersebut, Minggu pertama Mei 2024 ini menunjukkan angka IPH Sultra mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu -1,62 persen. Angka tersebut adalah terendah secara nasional, yang menandakan inflasi di Sultra stabil dan terkendali.
Dalam rakor tersebut juga, Sultra di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (Purn) Andap Budhi Revianto mendapat apresiasi dari Irjen yang juga Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir atas kinerja dan upaya yang telah dilaksanakan guna mengendalikan angka inflasi dan IPH di Sultra.
“Kita tentu sangat mengapresiasi Pj. Gubernur Sultra karena mampu mengendalikan angka inflasi dan IPH sehingga tetap terjaga dan terkendali utamanya pasca-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri,” kata Tomsi Tohir pada Rakor Pengendalian Inflasi itu.
Tidak hanya itu, Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Andap juga tercatat sebagai pemerintahan daerah yang mampu menginisiasi penandatanganan komitmen bersama TPID Provinsi, 15 pemda kabupaten dan 2 pemda kota, BPS, Bank Indonesia (BI), dan Bulog pada tanggal 16 November 2023 lalu. Semua itu dinilai sebagai langkah awal guna menurunkan angka inflasi di Sultra.
Dalam menindaklanjuti komitmen bersama tersebut, Andap menerapkan strategi 4-K dalam pengendalian inflasi yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif.
“4-K tata kelola dan niaga pangan yang kami implementasikan alhamdulillah berhasil mengantarkan kami menjadi provinsi dengan IPH terendah secara nasional. Semua ini tercapai berkat kerja sama yang baik di antara kita,” katanya kepada Kendariinfo.
Selama periode Januari hingga April 2024, Pj. Gubernur Sultra juga menggalakkan 212 kali pelaksanaan program Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh kabupaten/kota di Sultra yang melibatkan berbagai instansi terkait.
“Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan semangat gotong royong, baik oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan, Biro Ekonomi Setda bersama dengan dinas serta instansi terkait lainnya,” tambahnya.
Andap memilih respons cepat dengan kerja konkret di lapangan dalam menyikapi isu inflasi Sultra, terutama inflasi pangan yang selama ini menjadi salah satu catatan negatif bagi Sultra.
“Komoditas pangan yang memberi andil IPH Sultra yakni beras, daging, ayam, dan cabai merah,” paparnya.
Andap menjelaskan, IPH tertinggi di Sultra terjadi di Kabupaten Buton Selatan sebesar 0,90 persen, sedangkan kabupaten dengan IPH terendah berada di Kabupaten Bombana yang alami deflasi sebesar -2,91 persen disebabkan penurunan harga beras, cabai merah, dan tempe.
Variasi dalam perubahan harga di berbagai wilayah Sultra mencerminkan kompleksitas ekonomi lokal dan memengaruhi daya beli masyarakat serta aktivitas ekonomi.
Meskipun tercatat adanya pencapaian positif dalam pengendalian inflasi dan IPH, namun Andap mengingatkan kepada TPID untuk tidak berpuas diri dan tetap waspada. Sebab isu pangan akan menjadi hal yang sangat strategis dan fundamental. Situasi geopolitik juga perlu dicermati bersama sebab memiliki pengaruh terhadap pangan nasional, khususnya di Sultra.
“Mari kita terus mengharmonisasikan gerak dan langkah dalam memberikan pelayanan publik atas ketersediaan pangan yang aman, cepat, dan terjangkau, termasuk dalam momentum jelang Pilkada Serentak November 2024,” tutur Andap.
Pj. Gubernur Sultra, selaku Ketua TPID juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kinerja TPID, stakeholder terkait, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bergandengan tangan menghadapi masa-masa sulit pasca-Pandemi Covid-19, El Nino berkepanjangan, dan bencana hidrometeorologis basah berupa banjir yang terjadi di Bumi Anoa.
“Oleh karena itu, mari bersama-sama baik pemerintah daerah dan yang lainnya agar terus melakukan strategi 4-K tersebut guna pengendalian inflasi di Sultra,” pungkasnya.
