Kejati Sultra Didesak Bongkar Aktor Utama Korupsi Bandara Kolut, Minta Kontraktor hingga Wabup Diperiksa

Kendari – Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia (FKPMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) melayangkan tuntutan keras kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk melakukan evaluasi dan pengusutan menyeluruh dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pematangan dan penyediaan lahan Bandara Kolaka Utara (Kolut) tahun anggaran 2020 – 2021 yang menelan anggaran sebesar Rp41,1 miliar.
Koordinator FKPMI Sultra, Dhonal, menilai penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai terdakwa sebelumnya.
Aparat penegak hukum harus menelusuri secara komprehensif seluruh rantai pengambilan kebijakan, proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga aliran dana untuk membongkar aktor utama di balik proyek tersebut.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menjadi panggung penindakan terhadap pihak tertentu, sementara dugaan peran pihak lain yang memiliki kewenangan belum terungkap,” kata Dhonal saat orasi di Kejati Sultra, Rabu (18/11/2026).
Dhonal merinci sejumlah pihak strategis yang didesak untuk segera diperiksa oleh penyidik Kejati Sultra. Di antaranya kontraktor dalam hal ini Direktur Malebu dan menelusuri hubungan bisnisnya dengan PT Monodon Pilar Nusantara terkait keterlibatannya sebagai subkontraktor, kepemilikan manfaat, serta potensi pencucian uang.
Penyidik juga diminta menelusuri informasi anggaran pembangunan bandara yang disebut menggunakan skema pinjaman Bank Sultra senilai kurang lebih Rp93 miliar dari sejumlah kegiatan OPD.
Selain itu, kata Dhonal, Kejati Sultra harus memeriksa Wakil Bupati Kolut Jumardin yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait proses penganggaran dan tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI.
“Kami mendesak Kejati Sultra agar segera memeriksa Wabup Kolut sebagai TPAD dan kontraktor yang terlibat dalam proyek pematangan lahan tersebut,” bebernya.
Pihaknya juga mendesak pemeriksaan mantan Wakil Bupati Kolut, Abbas, terkait perannya saat menjabat sebagai Ketua Tim Pembebasan Lahan dan Pemetaan Bandara Kolut. Kemudian unsur DPRD Kolut dalam proses perencanaan serta persetujuan anggaran proyek bandara.
“Kami juga meminta penyidik mendalami dugaan peran Bupati Kolut dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan kebijakan, serta mengusut dugaan persekongkolan dan konflik kepentingan termasuk informasi mengenai hubungan kekerabatan,” bebernya.
Selain itu, Dhonal meminta Kejati Sultra mengevaluasi konstruksi hukum yang digunakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolut dengan mendalami pasal penyertaan tindak pidana, yakni Pasal 55 KUHP lama dan Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, agar pihak yang menyuruh melakukan atau menggerakkan melalui penyalahgunaan kekuasaan turut diproses hukum.
“Uang negara bukan milik pejabat. Anggaran pembangunan bukan milik keluarga penguasa, dan jabatan pemerintahan bukan warisan untuk mengatur proyek serta membagi keuntungan,” ujar Dhonal.
Seperti diketahui, dalam kasus ini empat orang terdakwa telah divonis, di antaranya mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kolut, Junus selaku kuasa pengguna anggaran (KPA); Sofyan Laema selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); Jamaluddin selaku kontraktor pelaksana; serta konsultan pengawas dalam proyek pengawasan berinisial M.





