Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Opini

Korban Dugaan Kekerasan Seksual Dapat Menggunakan Hak Imunitas dan Ditunda

Tulisan dari tidak mewakili pandangan dari redaksi kendariinfo
Korban Dugaan Kekerasan Seksual Dapat Menggunakan Hak Imunitas dan Ditunda
Direktur LBH Amanah Keadilan, Muh Sutri Mansyah. Foto: Istimewa.

Belum lama ini kasus dugaan pelecehan seksual dialami oleh mahasiswi yang berasal dari salah satu kampus negeri di Sulawesi Tenggara (Sultra). Pasca-korban melaporkan ke kepolisian ternyata bukan membawa angin segar untuk mendapatkan keadilan. Ternyata pihak terduga pelaku melaporkan korban ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik.

Hal ini menambah beban korban. Seolah “korban sudah jatuh, tertimpa tangga pula”. Mengkaji dari perspektif perlindungan korban. Terdapat 3 aturan, yaitu: pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui: a. pendampingan; b. pelindungan; c. pengenaan sanksi administratif; dan d. pemulihan korban. Dalam konteks korban dilaporkan oleh pihak pelaku, korban telah memiliki perlindungan hukum yaitu Hak bebas dari tuntutan pidana ataupun perdata atas laporan (Pasal 12 ayat (2) huruf h dan i).

Kedua, UU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 69 huruf g “Pelindungan korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan. Ketiga, UU Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 “ayat (1) hak tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dan ayat (2) hak ditunda atas perkara yang dilaporkan”. Pada intinya 3 aturan tersebut mengatur hak imunitas bagi korban baik dalam keadaan akan, sedang, maupun telah memberikan keterangan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Hak imunitas tidak berlaku apabila tidak iktikad baik seperti ada permufakatan jahat atau keterangan palsu. Apabila korban ternyata tidak iktikad baik, maka kemudian berlaku hak ditunda maksudnya meskipun korban telah dilaporkan oleh pihak terlapor (pelaku) harus ditunda dulu laporan kepada korban. Sampai diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap kasus korban tersebut. Sehingga laporan dari pihak pelaku tidak serta merta dapat diproses dan bahkan polisi berhak tidak menindaklanjuti laporan sampai kasus korban memiliki putusan yang berkekuatan hukum
tetap.

Baca Juga:  Mengupas Kasus Pelecehan Seksual di Kampus

Tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum minimnya membaca, memahami, dan menerapkan 3 aturan tersebut, terutama UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan rujukan sehari-hari dalam menangani kasus hanya terbatas pada KUHP dan KUHAP, sedangkan di luar itu cukup banyak undang-undang. Salah satunya peraturan
mengenai perlindungan terhadap korban. Dengan demikian pentingnya aparat penegak hukum mengikuti perkembangan peraturan. Dalam konteks kasus mahasiswi yang diduga mengalami kekerasan seksual, seyogianya tetap diproses sampai pelaku dihukum dan pihak terduga pelaku harus memahami UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan Permendikbudristek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi. Seharusnya terduga pelaku sekaligus pengajar di kampus tersebut memahami Permendikbudristek dan menerapkan dan tidak semudah itu melaporkan balik korban.

Oleh: Muh Sutri Mansyah, Direktur LBH Amanah Keadilan

Penulis
Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten