Kunker ke Jakarta, Ali Mazi Bawa Isu Penting Sultra untuk Empat Kementerian/Lembaga
Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi sejak Rabu (17/2/2021) sore terbang ke Jakarta untuk melakukan kunjungan kerja (kunker). Dalam kunker tersebut, Ali Mazi mengadakan pertemuan dengan empat pimpinan kementerian/lembaga dalam kurun waktu dua hari, yakni Kamis (18/2/2021) – Jumat (19/2/2021).
Jajaran pejabat lingkup pemprov Sultra, lembaga vertikal dan juga Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Arusani beserta Staf Ahlinya terlibat mendampingi.
Sejumlah isu penting dibicarakan sekaligus dikonkritkan ketika Gubernur bertemu dengan pimpinan empat kementerian/lembaga tersebut. Pada pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, Gubernur kembali mengutarakan rencana peningkatan status BLK Kendari menjadi BLK bertaraf Internasional.
Dirinya menyampaikan telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektare yang berada di tengah-tengah Kota Kendari yang nantinya akan menjadi lokasi pembangunan gedung BLK yang baru. Menteri Ida Fauziyah sangat mengapresiasi langkah itu.
Paparnya, peningkatan status BLK Kendari juga sekaligus jawaban atas salah satu tuntutan pemerintah terhadap investasi asing agar terjadi transfer of knowledge dari pekerja asing ke pekerja lokal.
Kunjungan lanjut ke Kepala BNPB, Doni Monardo. Dalam pertemuan itu, salah satu isu strategis yang dikemukakan adalah rencana relokasi permukiman rawan bencana di Ibukota Kabupaten Buton, Pasarwajo, yang akan diintegrasikan dengan kawasan ekonomi khusus pengembangan aspal Buton.
Setidaknya ada dua alasan mengapa rencana relokasi bagi warga Pasarwajo ini mengemuka. Pertama, abrasi yang terus melanda kawasan pesisir Pasarwajo. Kedua, ancaman tsunami, banjir (akibat meluapnya air pasang) rob, kenaikan permukaan air laut, gempa bumi dan angin topan.
“Tsunami pernah menghantam Pasarwajo sebagai dampak gempa di laut Flores tahun 1992 silam,” ungkap Ali.
Rencananya, Pemprov Sultra dan BNPB akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif.
Pemprov sendiri sudah punya hitungan sendiri jika relokasi ini diwujudkan. Dibutuhkan setidaknya Rp943,98 miliar untuk biaya relokasi berupa pekerjaan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan hunian, dan fasilitas sosial dan umum (sekolah, tempat ibadah perkantoran, fasilitas kesehatan, dll),” jelasnya.
Kunker dilanjutkan ke Kementeri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Isu utama yang dibicarakan seputar investasi besar di Sultra beserta kebijakan turunan yang terkait, seperti pengembangan aspal Buton, tambang di Morosi (Kabupaten Konawe), dan pembangunan politeknik pertambangan dan kelautan.
Rangkaian kunker Gubernur ini diakhiri dengan mengunjungi Kementerian ATR/BPN dan langsung disambut oleh Menteri Sofyan Djalil. Ada isu spesifik yang dibahas, yakni sengketa perbatasan antara Provinsi Sultra dengan Sulsel, yang berdampak pada kepemilikan Pulau Kawikawia, yang berada di wilayah administratif Kabupaten Buton Selatan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Bupati Busel menjadi bagian dari rombongan kunker Gubernur.
Provinsi Sulsel mengeklaim Pulau Kawikawia sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan menyebutnya dengan nama Pulau Kakabia. Persoalan ini sudah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian dan telah berproses hingga ke Mahkamah Konstitusi.
