Langkah Pemprov Sultra Kendalikan Inflasi Lewat Kolaborasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan
Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan.
Upaya ini dilakukan setelah Sultra sempat menempati urutan keempat nasional dalam tingkat inflasi, namun berhasil menurun ke posisi ketujuh berkat intervensi pemerintah daerah bersama sejumlah instansi terkait.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra, Rony Yakob Laute, mengatakan bahwa pengendalian inflasi di daerah berjalan di bawah arahan langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka dengan dukungan dari berbagai unsur, seperti Polda, Bulog, hingga dinas terkait.
“Kolaborasi ini dilakukan melalui gerakan pangan murah dan pasar murah di beberapa kabupaten, seperti Kendari, Muna, dan Muna Barat. Alhamdulillah, setelah langkah itu, inflasi berhasil menurun,” ujar Rony di Kendari, Rabu (5/11/2025).
Rony menambahkan, berdasarkan data dari Bulog, ketersediaan beras di Sultra masih aman dengan stok mencapai 74 ribu ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun. Disperindag juga aktif memantau harga kebutuhan pokok melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SP2KP).
“Setiap hari kami memantau pergerakan harga 20 komoditas utama, mulai dari beras, cabai, telur, hingga ikan. Data ini kami laporkan secara berkala ke pemerintah pusat untuk memantau fluktuasi harga dan mengambil langkah cepat bila terjadi kenaikan signifikan,” jelasnya.
Selain pengawasan harga, Pemprov Sultra juga melakukan evaluasi terhadap instrumen data pengendalian harga beras yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Rony menyebut, sejumlah merek beras yang selama ini dijadikan sampel perlu dikaji ulang karena ditemukan ketidaksesuaian antara merek dan isi produk di lapangan.
“Misalnya, beras merek tertentu yang dijadikan acuan ternyata berisi beras Konawe. Ini penting dikoreksi agar kebijakan pengendalian harga bisa lebih akurat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rony menjelaskan bahwa gejolak harga di Sultra tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga emas, listrik, dan tiket pesawat, serta kondisi cuaca dan biaya transportasi antarwilayah.
Ia menegaskan, Gubernur Sultra Andi menekankan pentingnya sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjaga stabilitas harga. Disperindag diminta memperkuat pengawasan pasar, melakukan sosialisasi perlindungan konsumen, dan berkoordinasi dengan dinas pertanian, peternakan, serta perkebunan untuk menjaga pasokan pangan.
“Penekanan Pak Gubernur adalah memperkuat koordinasi lintas sektor agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Kami juga turun langsung melakukan sosialisasi perlindungan konsumen dan memberikan teguran kepada pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi,” kata Rony.
Ia menambahkan, Pemprov Sultra akan terus memantau dinamika pasar hingga akhir tahun, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, di mana harga cabai, tomat, dan telur biasanya mengalami kenaikan akibat faktor musim dan pasokan.
“Negara harus hadir ketika terjadi gejolak harga. Pemerintah tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan sendiri tanpa pengawasan, karena bisa merugikan masyarakat,” tutupnya.
