Musrenbang RKPD Pemkab Wakatobi, Bahas Prioritas Pembangunan 2027
Wakatobi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 tingkat kecamatan. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Wanita, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (12/2/2026).
Musrenbang yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Wakatobi, Safia Wualo, ini dihadiri langsung oleh sejumlah penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Wakatobi, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sejumlah pejabat struktural dan fungsional, Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), Nur Citamaya Nadar.
Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh sejumlah pemerintah kecamatan lingkup Kabupaten Wakatobi.
Safia Wualo dalam sambutannya menyampaikan, Musrenbang ini menjadi forum konsolidasi kepentingan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan 2027 berdasarkan kebutuhan nyata daerah.
“Musrenbang ini menjadi forum konsolidasi kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan prioritas pembangunan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan, khususnya di tengah situasi keterbatasan fiskal yang saat ini kita hadapi,” ujarnya.
Jelasnya, fokus program prioritas pembangunan 2027 akan dititikberatkan pada pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur.
“Mengacu pada tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, serta penyelarasan dengan prioritas rencana kerja pemerintah nasional, maka fokus pembangunan 2027 akan dititikberatkan pada upaya penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, penanganan narkoba, serta peningkatan serapan tenaga kerja,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan 2027 juga akan mengacu pada penyediaan makan bergizi gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, pembangunan infrastruktur strategis, serta penguatan hilirisasi sektor unggulan daerah.
Program-program tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan sosial ekonomi secara holistik, mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Demi terwujudnya program prioritas tersebut, Safia menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan lingkup pemerintah kabupaten. Ia berharap keterbatasan fiskal yang dihadapi tidak dijadikan sebagai penghambat.
“Untuk itu, kolaborasi dan sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan, agar keterbatasan fiskal tidak menjadi penghambat, melainkan pendorong lahirnya inovasi dalam pelaksanaan pembangunan guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” tandasnya.
