Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Terkini

Nikah Massal dalam HUT ke-192 Kota Kendari, Simak Syarat dan Kriterianya

Nikah Massal dalam HUT ke-192 Kota Kendari, Simak Syarat dan Kriterianya
Ilustrasi pernikahan. Foto: Pixabay.

Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengumumkan cara pendaftaran, syarat, dan kriteria masyarakat untuk mengikuti nikah massal pada rangkaian acara menuju peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-192 Kota Kendari.

Kepala Disdukcapil Kota Kendari, Iswanto mengatakan, bagi calon peserta dapat mendaftarkan dirinya ke Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat atau bisa mendatangi kelurahan dan akan diberikan formulir untuk bisa mendaftarkan diri sebagai peserta nikah massal tersebut.

“Kami akan sediakan formulir ke KUA-KUA dan kelurahan agar masyarakat bisa mendaftar. Setelah itu akan diproses di Pengadilan Agama untuk dilakukan nikah massal,” katanya kepada awak media, Senin (6/2/2023).

Rencananya kegiatan nikah massal ini akan dilakukan pada bulan April 2023 mendatang. Sementara untuk pendaftaran sudah mulai dibuka sejak bulan Februari ini.

“Pendaftaran dimulai sekarang, sampai mendekati hari H nanti,” bebernya.

Sedangkan untuk kriteria masyarakat yang bisa mengikuti kegiatan ini adalah mereka yang telah berumah tangga atau sudah menikah tapi belum memiliki dokumen-dokumen resmi yang sah secara hukum agama dan hukum negara.

“Intinya sudah berkeluarga, lalu melaporkan ke kelurahannya di mana sudah harus diketahui oleh RT, itu yang jadi dasar, lalu kita (Disdukcapil) akan daftar mereka,” lanjutnya.

Kemudian syarat dokumen yang harus disiapkan oleh calon peserta nikah massal ini adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dengan domisili Kota Kendari.

Baca Juga:  Breaking News! Pemotor Wanita di Kendari Nyaris Dilindas Truk

“Harus ber-KTP Kendari, karena ini ada konsekuensi biaya di dalamnya, meskipun tidak banyak. Untuk nominalnya belum diketahui pasti, tapi kami sedang berkoordinasi dengan pihak terkait, siapa tau bisa digratiskan,” imbuhnya.

Iswanto menyebut pihaknya akan mengusahakan kegiatan ini bisa secara gratis, sebab apabila dipungut biaya mungkin saja minat pendaftar akan sedikit.

“Mengingat masalah biaya adalah penyebab sehingga beberapa keluarga di Kendari tidak memiliki dokumen resmi padahal sudah melakukan pernikahan. Kalau gratis, pasti semua mau. Kalua ada biaya, sekalipun kecil, mungkin ada juga yang tidak mau,” tambahnya.

Pemkot Kendari tidak mematok target peserta, bahkan menginginkan peserta sebanyak-banyaknya agar keluarga-keluarga di Kendari bisa memiliki dokumen yang diakui secara hukum agama maupun hukum negara.

“Tidak terlepas juga, hal ini kami lakukan untuk memberikan perlindungan pada istri dan anak. Karena kalau sudah ada buku nikah, suami tidak bisa seenaknya meninggalkan anak dan istrinya, karena sudah ada hukum resmi. Di mana jika suami ingin menikah lagi, maka harus ada perceraian secara resmi pula, dan itu mengurusnya pasti rumit,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT

Editor Kata
Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten