Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Kendari

Pemkot Kendari Serahkan RAPBD Perubahan 2025 ke DPRD, Target Pendapatan Naik Jadi Rp1,691 Triliun

Pemkot Kendari Serahkan RAPBD Perubahan 2025 ke DPRD, Target Pendapatan Naik Jadi Rp1,691 Triliun
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman. Foto: Kendarikota. (3/9/2025).

Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2025 kepada DPRD Kota Kendari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Kendari, Rabu (3/9/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Kendari, LM Inarto. Dalam RAPBD Perubahan itu, target pendapatan daerah yang semula Rp1,661 triliun direvisi naik menjadi Rp1,691 triliun.

Sudirman menjelaskan, APBD Perubahan 2025 disusun untuk menyesuaikan kondisi riil perekonomian daerah sekaligus mendukung sasaran pembangunan nasional. Fokus utama diarahkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran, pemulihan dunia usaha, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

“Perubahan APBD ini diperlukan agar pelaksanaan anggaran lebih efektif dan efisien, mengingat dinamika daerah masih dipengaruhi pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), terjadi sejumlah penyesuaian. Dari sisi pendapatan daerah, target awal sebesar Rp1,661 triliun direvisi naik menjadi Rp1,691 triliun. Sementara belanja daerah, yang semula dianggarkan Rp1,653 triliun, mengalami penyesuaian menjadi Rp1,652 triliun.

Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang sebelumnya ditetapkan Rp51,78 miliar disesuaikan menjadi Rp21,29 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp59,68 miliar.

Sudirman menegaskan perubahan APBD ini juga bertujuan memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.

“Kami berharap DPRD dapat memberikan dukungan penuh agar APBD Perubahan ini segera ditetapkan, sehingga program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat bisa berjalan optimal,” tutupnya.

Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten