Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Terkini

Pemprov Sultra Prioritaskan APBD 2024 untuk Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat

Pemprov Sultra Prioritaskan APBD 2024 untuk Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat
Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto. Foto: Dok. PPDI Sultra.

Sulawesi Tenggara – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 diprioritaskan pada lima bidang kesejahteraan rakyat.

Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengungkapkan lima bidang kesejahteraan merupakan amanat konstitusi, UUD NKRI Tahun 1945.

Lima hal tersebut meliputi terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan; pekerjaan yang layak dan jaminan sosial; kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM; serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.

“Kelima fokus program tersebut merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan stunting, penuntasan kemiskinan, penanganan inflasi, mitigasi bencana, penerapan standar pelayanan minimal, serta diarahkan juga untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024,” ucap Andap dalam rapat paripurna DPRD, Senin (13/11/2023).

Andap mengatakan pembangunan Sultra tahun 2024 membutuhkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sehingga pembangunan 2024 akan diawali dengan pendataan desa/kelurahan terkait kebutuhan dan kondisi langsung masyarakat, serta potensi-potensi setiap kabupaten/kota di Sultra.

“Program prioritas merupakan upaya pembangunan manusia yang unggul dan kompetitif. Hal tersebut hanya dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan berbasis pada data presisi. Pemprov akan menjadi jembatan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan perguruan tinggi,” tuturnya.

Baca Juga:  Gubernur Sultra Hibahkan Lahan untuk PT Pertamina

Rancangan program pembangunan 2024, menurut Andap, telah sejalan dengan arahan dan program dari Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri untuk mengandalkan data presisi dalam pengambilan kebijakan dan mengoptimalkan peran sentral desa/kelurahan sebagai sistem pemerintahan terkecil di Indonesia.

Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten