Pendemo di Kantor DPRD Sultra Nyaris Pukul Kapolsek saat Ban yang Dibakar Berusaha Dipadamkan

Kendari – Seorang pendemo di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) nyaris memukul Kapolsek Mandonga, AKP Hastantya Bagas Saputra yang saat itu sedang berusaha memadamkan kobaran api dari ban yang hampir membakar plafon gedung dewan tersebut, Kamis (19/11/2026).
Dari video yang diterima Kendariinfo, saat itu para pendemo sedang berorasi dan membakar ban. Namun, api dari ban tersebut membumbung ke plafon dan nyaris membakarnya. Bagas pun berusaha memadamkannya menggunakan apar.
Aksi saling rebut apar tidak terhindarkan antara pendemo dan polisi yang sedang berusaha memadamkan api. Salah seorang pendemo yang mengenakan kemeja putih, langsung mendekati Bagas dan mencoba mendorongnya.
Beruntungnya, ketegangan tersebut tidak berlanjut sebab sejumlah polisi di lokasi berusaha meredamnya.
“Kalau terbakar itu bahaya,” ujar Bagas dalam video yang diterima Kendariinfo, Sabtu (21/11).
Kendati demikian, pendemo tersebut mengaku akan bertanggung jawab apabila ada kerusakan yang ditimbulkan dalam aksi itu. “Saya yang bertanggungjawab, saya,” ujar pendemo berkemaja putih.
Untuk diketahui, para pendemo tersebut berasal dari Himpunan Mahasiswa Kolono Timur (Hipmakot). Mereka menyoroti dugaan praktik penjualan tiket penyeberangan secara berulang, kertas nomor antrean dijadikan retribusi masuk, serta ketidaksesuaian jumlah kendaraan dengan acuan SOP muatan kapal di Pelabuhan Penyeberangan Ferry Amolengu – Labuan, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Dugaan tersebut memunculkan indikasi adanya celah pengawasan yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau.
Menurut massa aksi, acuan SOP kendaraan Golongan IV sebanyak 18 unit dalam satu keberangkatan. Namun, realisasi kendaraan yang terangkut mencapai 24 unit, atau terdapat selisih enam unit.
“Ini yang kami pertanyakan. Kami menduga transaksi tersebut tidak dicatat dalam laporan resmi sehingga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan uang retribusi untuk kepentingan pribadi,” tutupnya.
Sementara itu, Bagas saat dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut belum memberikan respons.





