Penjaringan Bacalon PBSI Sultra Menuai Polemik, Panitia yang Dipilih Dinilai Cacat Administrasi
Kendari – Penjaringan Bakal Calon (Bacalon) Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2023 – 2027 menuai polemik.
Wakil Ketua II PBSI Sultra, Eduar Lenohingide mengatakan, ada lima panitia penjaringan yang telah ditetapkan. Namun, penetapan tersebut dinilai cacat administrasi sebab tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PBSI Sultra.
“Seharusnya panitia penjaringan ini dipilih melalui tahapan yang ada di dalam AD-ART PBSI Sultra. Tidak serta merta dipilih begitu saja semau mereka,” katanya, Kamis (28/9/2023).
Eduar yang juga merupakan Kepala Biro Pembinaan Aparat Organisasi (PAO) KAHMI Sultra menegaskan, dalam kepengurusan PBSI Sultra, ia membidani organisasi dan pembinaan daerah. Namun, ia tidak dilibatkan dalam proses penjaringan panitia bahkan ia mengetahui itu di akhir-akhir tahapan penjaringan.
Terkait penjaringan panitia itu, lanjut Eduar, ia mengaku belum pernah melihat langsung SK pembentukan panitia penjaringan Bacalon PBSI Sultra ini. Anehnya lagi, ada lima nama yang diputuskan namun salah satu nama yang ada di dalam panitia penjaringan itu berasal dari luar PBSI Sultra.
“Masa ada luar mau campuri rumah tangganya kita. Salah satu panitia penjaringan di PBSI Sultra ini berasal dari cabang olahraga (cabor) lain yaitu muay thai, ini kan aneh,” kesalnya.
Untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, kata Eduar, ia berharap agar semua pengurus yang ada di PBSI Sultra mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan AD-ART sebagai PBSI Sultra sendiri.
Meskipun demikian, ia mengaku mendukung penuh rencana Musprov PBSI Sultra mengingat kepengurusan PBSI saat ini akan segera berakhir di tanggal 12 Oktober 2023.
“Harapan kita bersama Musprov ini segera terlaksana, untuk terus melanjutkan perjuangan PBSI Sultra, karena banyak yang tertunda dan harus dilanjutkan,” tutup Alumni HMI itu.
