Perda Penanganan LGBT di Kendari Ditargetkan Rampung Pertengahan 2027

Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menargetkan penyusunan peraturan daerah (perda) terkait penanganan masalah LGBT rampung paling lambat pada pertengahan 2027.
Regulasi tersebut disiapkan sebagai upaya merespons persoalan sosial yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk isu penyimpangan seksual dan kaitannya dengan kasus HIV.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik, mengatakan pihaknya telah memulai tahapan penyusunan regulasi tersebut. Prosesnya sendiri masih pada tahap pembuatan naskah akademik.
Rajab menjelaskan, setelah naskah rampung, DPRD akan mengonsultasikan rancangan perda tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, rancangan itu akan dibawa ke DPRD untuk diproses melalui tahapan paripurna dan pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Setelah habis dibahas, itu dikembalikan ke pemerintah kota untuk diundangkan sehingga perda itu terlaksanakan. Itu yang saat ini kami lakukan,” kata Rajab kepada awak media, Jumat (20/11/2026).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari itu menyebutkan, proses penyusunan hingga pengesahan regulasi tersebut ditargetkan selesai paling lambat pertengahan 2027.
Rajab yang juga akan memimpin panitia khusus (pansus) pembahasan perda tersebut mengungkapkan, regulasi yang disiapkan nantinya akan memuat ketentuan sanksi yang lebih tegas.
Menurutnya, DPRD memberikan perhatian terhadap persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk berbagai laporan dan perbincangan publik mengenai aktivitas LGBT di Kota Kendari.
Ia juga menyinggung persoalan HIV yang menurutnya menjadi salah satu dampak yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut.





