Permintaan Pemprov Sultra Eksekusi Lahan Eks PGSD Ditolak Ahli Waris, Warga Demo hingga Ricuh di PN Kendari
Kendari – Demo yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat menolak eksekusi lahan eks PGSD di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kendari ricuh, Senin (26/5/2025). Massa memaksa masuk hingga menggeruduk kantor tersebut.
Dalam sejumlah video yang diterima Kendariinfo, massa menggelar orasi di depan PN Kendari. Saat massa memaksa masuk ke dalam Kantor PN Kendari, mereka dihalau oleh petugas yang berjaga. Akibatnya, aksi saling dorong dan kericuhan pun tidak terhindarkan.
Jenderal lapangan, Fatur, mengatakan lahan yang bersengketa berlokasi di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, atau bekas gedung PGSD. Penggugat adalah Pemprov Sultra dan tergugat adalah Kikila Adi Kusuma, ahli waris Ambodale (almarhum).
Gugatan dimenangkan oleh Pemprov Sultra. Ahli waris kalah. PN Kendari pun berencana melakukan eksekusi lahan. Namun, massa menolak dan mempertanyakan putusan perkara tersebut.
“Sertifikat Hak Pakai milik Pemprov Sultra kami nilai cacat hukum dan administrasi,” tegasnya.
Selain itu, massa menduga ada pelanggaran dan ketidakadilan dalam proses perkara itu. Putusan Mahkamah Agung (MA) juga diduga tidak melalui sidang musyawarah resmi.
“Surat permintaan eksekusi dari Pemprov Sultra kami nilai tidak sah karena ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sultra. Titik koordinat lahan yang disengketakan kami nilai tidak sesuai,” sesalnya.
Kini, situasi di PN Kendari telah kondusif. Meskipun terdapat sejumlah kerusakan, polisi disiagakan di lokasi itu.
