Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
5 th Anniversary Kendariinfo dengan tema "Passionate For Us".
5 th Anniversary Kendariinfo dengan tema "Passionate For Us".
Pemerintah

PNS di Bombana Dikenalkan Aturan Disiplin Baru, Bolos 10 Hari Gaji Ditahan

PNS di Bombana Dikenalkan Aturan Disiplin Baru, Bolos 10 Hari Gaji Ditahan
Sosialisasi aturan baru disiplin PNS di Bombana. Foto: Pemkab Bombana.

Bombana – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai diperkenalkan aturan baru oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bombana mengenai disiplin PNS.

ADVERTISEMENT

PNS ini terdiri atas Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, hingga para pegawai mengikuti sosialisasi aturan tersebut di Aula Tanduale Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Rabu (24/11/2021).

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bombana, Ridwan mengatakan saat ini PNS sudah tak boleh seenaknya bekerja karena menerima gaji yang dibayar oleh negara.

“Ada juga yang masih malas bekerja bahkan hingga bolos kerja, sekarang PNS tak bisa lagi sesuka hati bolos bekerja,” katanya dikutip dari laman resmi Pemkab Bombana, Kamis (25/11).

Adapun aturan yang dikenalkan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010.

Tak tanggung-tanggung, sanksi penurunan jabatan, gaji ditahan, hingga pemberhentian menanti para PNS yang tidak disiplin.

Dalam pasal 15 ayat 2 dijelaskan bagi PNS yang bolos kerja selama 10 hari berturut-turut maka gajinya akan mulai tidak dibayarkan pada bulan berikutnya.

Ridwan yang juga anggota Majelis Kode Etik Pemkab Bombana mengungkapkan bahwa sejumlah PNS telah dijatuhi hukuman karena berbagai pelanggaran disiplinnya.

“Ada beberapa PNS yang kita rekomendasikan untuk diberikan penjatuhan hukuman berat karena ada yang tidak masuk kerja selama 1 tahun, ada yang 2 tahun tidak masuk kerja, dan bahkan ada PNS yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga Majelis Kode Etik merekomendasikan kepada PPK untuk memberhentikan pegawai yang bersangkutan,” ungkapnya.

Baca Juga:  Simak Bocoran Tes SKD CPNS 2021, Total 110 Soal

Selain itu dalam Pasal 11 ayat 2 huruf d PP 94 Tahun 2021, ada beberapa sanksi disiplin berat yang akan diterapkan bagi PNS yang bolos, antara lain:

  1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 sampai 24 hari kerja dalam satu tahun.
  2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai dengan 27 hari kerja dalam satu tahun.
  3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun.
  4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

Tetap terhubung dengan kami:
5th Anniversary Kendariinfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten