Program Gotong Royong Kumpulkan Rp10 Miliar, 300 Rumah di Sultra Bakal Diperbaiki
Kendari – Program Gotong Royong Bedah Rumah di Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp10 miliar untuk membantu memperbaiki 300 rumah tidak layak huni yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
Program yang digagas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra bersama Baznas Sultra, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, dan sejumlah pihak tersebut diluncurkan di Kota Kendari, Rabu (30/9/2026).
Kepala Kejati Sultra, Sugeng Riyanta mengatakan dana yang terkumpul membuat jumlah rumah yang dapat dibantu bertambah dari target awal sebanyak 200 unit.
“Target awal hanya 200 rumah. Tetapi ini kita harap akan terus berkembang,” kata Sugeng.
Ia menjelaskan program tersebut melengkapi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang setiap rumahnya memperoleh Rp20 juta.
Melalui program gotong royong, Kejati Sultra menambahkan Rp30 juta sehingga total dana yang tersedia untuk pembangunan satu rumah mencapai Rp50 juta.
Sugeng mengatakan tambahan dana tersebut diperlukan karena pembangunan rumah layak huni membutuhkan anggaran sekitar Rp50 juta berdasarkan kajian yang dilakukan Real Estate Indonesia (REI).
“Dalam program ini kami menggandeng REI, di mana mereka sudah melakukan penelitian bahwa rumah layak huni itu anggarannya kira-kira Rp50 juta,” ujarnya.
Untuk memenuhi kekurangan biaya tersebut, Kejati Sultra menggandeng Baznas Sultra untuk menghimpun dana CSR perusahaan dan donasi masyarakat.
Sugeng mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut menyumbang tanpa menetapkan besaran tertentu. Ia menyebut sumbangan Rp5 ribu hingga Rp10 ribu tetap dapat menjadi bagian dari gerakan tersebut.
“Siapa pun kami undang untuk bergotong royong, mau Rp5 ribu, Rp10 ribu dan berapa pun, yang penting ini kita niatkan sebagai bakti kita, ibadah kita untuk membantu sesama,” ucapnya.
Program tersebut juga melibatkan pemerintah daerah dan perusahaan yang beroperasi di Sultra untuk menggerakkan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
Sugeng menyampaikan Kejati Sultra juga menggandeng Kementerian Pertanahan untuk membantu penerbitan sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, Kejati Sultra mendampingi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar pembangunan rumah penerima BSPS dapat diselesaikan. Menurut Sugeng, bantuan Rp20 juta saja belum cukup untuk membuat rumah selesai dan memenuhi standar layak huni.
“Kemudian, kita bergerak bersama dengan gubernur, bupati, wali kota menggerakkan CSR dari perusahaan-perusahaan, karena di Sultra banyak perusahaan besar dan SDA-nya kaya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Sultra, Punardin, menegaskan Baznas berperan menampung dan mengelola dana yang dikumpulkan melalui program tersebut.
Data penerima bantuan berasal dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP). Data tersebut digunakan untuk menentukan masyarakat yang menjadi penerima program sekaligus membantu mengurangi data masyarakat yang masuk dalam data nasional.
“Target awal itu 200 rumah, dan setelah dana berjalan ternyata bertambah,” tutur Punardin.
Senada dengan itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka juga mengajak para pengusaha untuk ikut menambah dana gotong royong. Secara pribadi, ia menambahkan Rp250 juta untuk program bedah rumah tersebut.
“Saya akan menambah sebesar 250 juta. Saya mau lihat kira-kira para pengusaha siapa yang akan tambah,” beber Andi.
Menurutnya penyelesaian persoalan rumah menjadi salah satu bentuk awal dalam membantu masyarakat karena kebutuhan keluarga berawal dari tempat tinggal. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat membuat bantuan lebih terarah kepada warga yang membutuhkan.
“Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, bisa jadi penerima manfaat mungkin tidak tepat sasaran. Tetapi dengan adanya gotong royong seperti ini, maka kita memulai kesejahteraan masyarakat itu dari rumah,” pungkasnya.
