Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Kendari

Progres Perbaikan 602 RTLH di Sultra Tembus 60 Persen, Ditarget Rampung Desember 2026

Progres Perbaikan 602 RTLH di Sultra Tembus 60 Persen, Ditarget Rampung Desember 2026
Kondisi rumah tidak layak huni penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Foto: Hasmin Ladiga/Kendariinfo. (29/5/2026).

Kendari – Progres perbaikan 602 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mencapai lebih dari 60 persen hingga November 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menargetkan seluruh pengerjaan tersebut rampung paling lambat pertengahan Desember mendatang.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, mengatakan perbaikan ratusan rumah tersebut tersebar di 13 kabupaten dan kota.

Daerah penerima program meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan (Konkep), Kolaka Utara (Kolut), Kolaka, Bombana, Konawe Selatan (Konsel), Muna, Muna Barat (Mubar), Buton, Buton Utara (Butur), Buton Selatan (Busel), dan Wakatobi.

Martin menyebut, sejumlah daerah telah menyelesaikan pengerjaan, salah satunya Kabupaten Butur. Sementara daerah lainnya masih melanjutkan proses perbaikan.

“Sejumlah daerah bahkan telah menuntaskan pekerjaan, salah satunya Kabupaten Buton Utara. Sementara itu, wilayah lainnya masih dalam tahap pengerjaan,” katanya.

Pemprov Sultra menargetkan sekitar 10 kabupaten dan kota menyelesaikan pengerjaan pada akhir November 2026. Adapun tiga daerah lainnya ditargetkan rampung pada pertengahan Desember.

Dalam program tersebut, setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp50 juta. Anggaran itu terdiri atas Rp40 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp10 juta untuk upah tenaga kerja.

Martin menjelaskan, program perbaikan RTLH menjadi salah satu prioritas Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur, Hugua. Pelaksanaannya tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga menyasar persoalan kemiskinan dan stunting.

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini merupakan program strategis untuk menunjang program tiga juta rumah dari presiden,” ujarnya.

Di sisi lain, kebutuhan perbaikan hunian di Sultra masih jauh lebih besar dibandingkan jumlah rumah yang telah tertangani. Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, jumlah RTLH di Sultra diperkirakan mencapai 119 ribu unit.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 10 ribu rumah telah mendapatkan penanganan melalui berbagai program pemerintah, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD provinsi, maupun APBD kabupaten dan kota.

Untuk memperluas cakupan bantuan, Pemprov Sultra menargetkan perbaikan 1.000 unit RTLH pada 2027. Pemerintah akan memprioritaskan masyarakat yang belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah.

Penentuan penerima manfaat juga mempertimbangkan tingkat kekumuhan wilayah dan jumlah rumah tidak layak huni di masing-masing daerah.

Martin mengungkapkan, empat daerah belum mendapatkan alokasi program perbaikan RTLH pada 2026. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Kolaka Timur, Konawe Utara (Konut), Buton Tengah (Buteng), dan Kota Baubau.

Pemerintah daerah berencana memasukkan keempat wilayah tersebut dalam penganggaran program perbaikan RTLH pada 2027.

Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten