Realisasi MBG di Sultra Capai Rp1,53 Triliun, Serap 13.000 Tenaga Kerja
Kendari – Realisasi penyaluran program makan bergizi gratis (MBG) di Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai Rp1,53 triliun hingga 30 September 2026. Anggaran tersebut terserap melalui operasional 282 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Sultra.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Iman Widhiyanto, mengatakan pelaksanaan MBG di Sultra telah menjangkau 704.066 penerima manfaat.
“Sudah ada 282 SPPG yang beroperasi di Sultra dan ada 704.066 penerima manfaat, baik anak sekolah, ibu hamil, termasuk bapak dan ibu guru,” kata Iman, Rabu (7/10/2026).
Selain penerima manfaat, pelaksanaan program tersebut turut melibatkan 1.969 pemasok. Keberadaan ratusan SPPG itu juga membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 13.000 tenaga kerja.
Iman mengatakan tenaga kerja tersebut terdiri atas juru masak, kurir, dan pekerja lain yang terlibat dalam operasional SPPG. Para pekerja itu juga telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
“Untuk SPPG yang ada di Sultra sudah menyerap 13.000 tenaga kerja. Ini termasuk juru masak, kurir, dan pekerja lainnya yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Perluasan layanan MBG di Sultra juga masih berlangsung. Salah satunya terlihat di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), yang baru memiliki SPPG setelah hampir dua tahun program tersebut berjalan.
SPPG yang berada di Kelurahan Lalowaru itu diresmikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Trenggono, pada Jumat (2/10/2026) lalu. SPPG Lalowaru menjadi bagian dari 480 SPPG yang diaktifkan secara serentak di 16 provinsi kawasan Indonesia Timur.
Trenggono mengatakan SPPG Lalowaru diproyeksikan melayani sekitar 2.700 penerima manfaat di Kecamatan Moramo Utara. Jumlah tersebut terdiri atas 2.300 pelajar serta sekitar 400 kelompok 3B yang mencakup balita, ibu menyusui, dan ibu hamil.
“SPPG ini akan melayani 2.300 siswa atau pelajar dan sekitar 400 kelompok 3B, balita, ibu menyusui dan ibu hamil. Jadi total sekitar 2.700 orang,” ucap Trenggono.
Menurut Trenggono, pengoperasian SPPG Lalowaru menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan MBG hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menyebut sejumlah wilayah di Indonesia Timur masih menghadapi persoalan kekurangan gizi dan stunting dengan prevalensi sekitar 20 hingga 30 persen, terutama pada kelompok balita dan anak-anak.
“Tentunya dengan beroperasinya SPPG ini tadi kami melihat antusias pelajar dan masyarakat yang memang menginginkan daerah ini juga ada MBG,” ujarnya.
