Tekan Sinergi OPD dan Tata Kelola Anggaran, Pemkot Baubau Fokus Kemandirian Fiskal 2027

Baubau – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menggelar pertemuan guna membahas poin-poin utama perubahan anggaran 2026 sekaligus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor Wali Kota Baubau, Jumat (27/2/2026).
Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, menyampaikan terdapat tiga pilar utama yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan agar lebih efektif sehingga pembangunan dapat berjalan terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada kebutuhan masyarakat. Ketiga pilar itu, meliputi sinergitas, evaluasi komprehensif, dan kondusifitas daerah.
Yusran meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Kota Baubau berkolaborasi dan saling mendukung. Ia juga menegaskan agar pengelolaan anggaran pembangunan dilakukan dengan lebih tertib guna menghindari pengulangan kesalahan masa lalu.
“Saya berharap kita semua antar-OPD saling bekerja sama. Kita harus bercermin pada pengalaman lalu agar pembangunan yang sudah direncanakan dijaga dengan baik. Jangan sampai terjadi lagi gagal bayar. Kita evaluasi kembali kenapa itu bisa terjadi agar di tahun-tahun mendatang tidak terulang,” tegas Yusran.
Ia menekankan pentingnya pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur, bukan hanya mengejar penyelesaian secara administratif. Pelaksanaan program prioritas juga diminta untuk segera diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
Demi mewujudkan kemandirian fiskal pada 2027 mendatang, penguatan keuangan daerah dan ketepatan arah pembangunan perlu dioptimalkan. Di antaranya dengan menginstruksikan seluruh OPD untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelarasan pembangunan dengan program strategis nasional, serta pelayanan yang secara nyata menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Secara umum, fokus prioritas pembangunan Kota Baubau pada 2027 dibagi menjadi enam kebijakan wajib, meliputi pengembangan inovasi pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif, penguatan infrastruktur dasar perkotaan, penataan tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis information technology (IT).





