Usut Korupsi PSR, Kejari Kolaka Kembali Geledah 1 Rumah di Kendari

Kendari – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit (PSR) yang dilaksanakan Kelompok Tani Bukit Beringin, Desa Kastura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), tahun anggaran 2021 dan 2022.

Penggeledahan kali ini dilakukan di salah satu rumah yang berada di Kompleks Citraland, Kelurahan Andounohu, Kota Kendari, pada Jumat (26/6/2026).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kolaka, Bustanil Arifin, mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari, menemukan, dan mengamankan dokumen maupun barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

“Dalam proses penyidikan, tim penyidik Kejari Kolaka telah melakukan penggeledahan di dua lokasi sebagai bagian dari upaya mencari, menemukan, dan mengamankan dokumen maupun barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi kegiatan PSR tersebut,” kata Bustanil dalam keterangan resminya, Senin (27/7).

Sebelumnya, penyidik Kejari Kolaka juga telah menggeledah Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka yang beralamat di Jalan Badawi, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, pada Kamis (18/6).

Bustanil menjelaskan, penggeledahan di rumah tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan untuk memperoleh alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Lokasi penggeledahan itu memiliki relevansi dengan seorang saksi berinisial AA yang berkapasitas sebagai penyedia barang dan jasa dalam pengusutan dugaan korupsi tersebut.

“Penggeledahan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan untuk memperoleh alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani,” jelasnya.

Ia menegaskan, seluruh tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan di kedua lokasi, dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta telah memperoleh izin dari pengadilan negeri yang berwenang.

Bustanil memastikan penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan secara profesional, independen, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.