Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Pemerintah

Wujudkan Zona Integritas, Kejati dan Kemenkumham Sultra Jalin Kolaborasi

Wujudkan Zona Integritas, Kejati dan Kemenkumham Sultra Jalin Kolaborasi
Penandatanganan fakta integritas antara Kejati Sultra dan Kemenkumham Sultra. Foto: Ferito Julyadi/Kendariinfo. (7/2/2022).

Kendari – Wujudkan zona Integritas guna mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sultra jalin kolaborasi, Senin (7/2/2022).

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari, dan dihadiri oleh seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba mengatakan, untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani adalah harus adanya kolaborasi atau penyatuan hati.

“Jika kita percaya itu terjadi maka kita akan susah untuk melanggar. Etos kerja ini yang terus kita bangun, sinergitas kebersamaan dalam memberantas segala bentuk korupsi,” terang Silvester.

Meski demikian, dirinya tidak bisa menepis bahwa dalam pelaksanaannya, pasti akan ada hambatan, kendala serta kekeliruan.

“Kami membutuhkan masukan dari semua elemen, saling mengoreksi, serta saran yang konstruktif sehingga dapat memberikan semangat,” sambungnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejati Sultra, Sarjono Turin bahwa penandatanganan fakta integritas hari ini merupakan wujud komitmen pihaknya.

“Komitmen ini guna mewujudkan penegakan supremasi hukum demi memberantas korupsi yang kian kompleks serta meningkatkan pelayanan di masyarakat yang pada akhirnya citra positif akan terbangun,” jelasnya.

Sambungnya, kolaborasi bersama Kemenkumham pada hari ini juga bisa menjadi pemacu semangat untuk menciptakan lembaga yang independen, moderen, berintegritas tinggi dan bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Juga:  14 Kabupaten/Kota di Sultra Raih Penghargaan Peduli HAM

Namun, itu semua kata Sarjono harus membutuhkan pemimpin yang mampu berkolaborasi dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan.

“Pemimpin yang komunikatif serta dapet menjadi teladanan bagi bawahan serta berintegritas sehingga diharapkan terjalin keselarasan dalam mencapai tujuan bersama. Deklarasi dan komitmen bersama ini akan menjadi penyemangat dalam usaha kami memberantas KKN didukung dengan pengawasan yang konsisten serta objektif bermartabat, andal dan profesional,” pungkasnya.

Editor Kata
Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten