169 Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Dibidik di Sultra pada 2027
Kendari – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik sekitar 169 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2027. Lokasi tersebut tersebar di 16 kabupaten dan kota, dengan Kabupaten Kolaka Timur tidak masuk dalam daftar calon wilayah.
Penyiapan lokasi itu mulai dimatangkan melalui pembekalan tim penilaian yang digelar di Hotel Qubah 99, Kota Kendari, Kamis (29/10/2026). Tim akan memeriksa kelayakan setiap lokasi sebelum KKP menentukan wilayah yang direkomendasikan untuk pembangunan.
Tenaga Ahli Satuan Tugas KNMP KKP, Andi Nurjaya Nurdin, mengatakan pembekalan tersebut bertujuan menyamakan persepsi antarpetugas survei sekaligus meningkatkan kemampuan teknis dalam menilai calon lokasi.
“Tujuan utama dari kegiatan ini agar peserta memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan teknis untuk menggunakan instrumen yang sudah disiapkan dalam rangka melakukan penilaian status dari calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2027,” ujar Andi.
Sebanyak 16 daerah yang masuk dalam daftar calon lokasi tersebut meliputi Kabupaten Bombana, Buton, Buton Selatan (Busel), Buton Tengah (Buteng), Buton Utara (Butur), Kolaka, Kolaka Utara (Kolut), Konawe, Konawe Kepulauan (Konkep), Konawe Selatan (Konsel), Konawe Utara (Konut), Muna, Muna Barat (Mubar), dan Wakatobi, serta Kota Baubau dan Kota Kendari.
Tim penilai akan memeriksa enam kriteria utama, yakni basis masyarakat nelayan dan kelompok yang berkaitan dengan kegiatan kelautan dan perikanan, kelembagaan ekonomi, kesiapan lahan, utilitas, sarana dan prasarana, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah.
Lima mitra pembangunan turut dilibatkan dalam proses penilaian di Sultra, yakni Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, Institut Teknologi Kelautan (ITK) Buton, Universitas Muhammadiyah (UM), dan LSM Leuser. Para mitra akan melakukan survei hingga memfasilitasi kesiapan calon lokasi dengan masa kontrak sekitar dua bulan.
Secara nasional, KKP melibatkan 3.500 peserta dari 37 provinsi dalam pembekalan penyiapan dan perencanaan calon lokasi KNMP 2027 yang berlangsung pada 27 – 29 Oktober 2026. Penilaian tersebut didukung aplikasi digital untuk membantu proses pemeriksaan dan verifikasi data.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menekankan pentingnya menggali kebutuhan masyarakat secara langsung agar rencana pembangunan sesuai dengan kondisi ekonomi pesisir.
“Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya,” ujar Latif saat membuka pembekalan secara daring dari Jakarta, Selasa (27/10).
Latif meminta tim menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang terlibat dalam usaha perikanan, pengolah hasil perikanan, hingga pedagang. Hasil penggalian informasi itu menjadi pertimbangan untuk menentukan fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari penanganan hasil tangkapan dan pengolahan hingga pemasaran.
Kesiapan pengelola, biaya operasional dan pemeliharaan, ketersediaan listrik dan air bersih, serta akses transportasi juga menjadi bagian dari penilaian. Latif mengingatkan pembangunan fasilitas harus disertai pengelolaan yang memadai.
“Manfaat baru terwujud apabila fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikelola dengan baik,” tegas Latif.
Sementara itu, Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027 sekaligus Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohamad Abdi, menjelaskan program tersebut dirancang untuk memperkuat rantai ekonomi pesisir, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran.
Abdi menyebut calon lokasi berasal dari hasil analisis nasional yang ditelaah dan dimutakhirkan pemerintah daerah, serta usulan daerah berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.
“Setiap calon lokasi harus melalui pemeriksaan dan penilaian sebelum memperoleh rekomendasi,” ujarnya.
Tim dijadwalkan melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan lokasi hingga pertengahan Desember 2026. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi pembangunan KNMP 2027.
