Ketua DPRD Sultra Tolak Kenaikan Gaji DPR RI dan Dorong RUU Perampasan Aset
Kendari – Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Tariala, menegaskan penolakannya terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI sekaligus mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Hal itu ia sampaikan saat menemui massa aksi Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari di halaman Kantor DPRD Sultra, Kota Kendari, Senin (1/9/2025).
“Saya dan teman-teman anggota DPRD Sultra atas nama seluruh rakyat Sultra, menyatakan tidak setuju dengan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI,” tegas La Ode di hadapan para mahasiswa.
Selain menolak kenaikan gaji DPR RI, ia juga menegaskan komitmen DPRD Sultra untuk menolak sejumlah pasal bermasalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Saya berkomitmen penuh atas nama lembaga DPRD Sultra. Kami siap berjuang bersama masyarakat dan mahasiswa agar RUU Perampasan Aset segera disahkan,” ujarnya.
La Ode bahkan menegaskan kesiapannya mundur dari jabatan apabila DPRD Sultra tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Apabila kami tidak mampu memperjuangkan tuntutan ini, kami siap mundur. Tidak hanya sebagai ketua, bahkan sebagai anggota DPRD pun kami siap mundur,” tegasnya.
Sekelompok Massa Aksi Tak Dikenal Lempari Kantor DPRD Sultra, Sejumlah Kaca Gedung Pecah
