Upaya Tekan Aksi Pelangsir, Pemkot Kendari Bakal Bahas Subpenyalur BBM dengan BPH Migas
Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mulai menjajaki pembahasan dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) terkait rencana pembentukan subpenyalur bahan bakar minyak (BBM) bagi pengecer.
Langkah ini ditujukan untuk menekan aksi pelangsir yang diduga memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, mengatakan komunikasi dengan BPH Migas akan dilakukan dalam waktu dekat untuk membahas mekanisme penyaluran BBM melalui subpenyalur resmi. Dengan skema tersebut, pengecer nantinya dapat memperoleh pasokan BBM melalui jalur resmi tanpa harus membeli dari pelangsir yang berulang kali mengisi BBM di SPBU.
“Insyaallah dalam waktu dekat kami akan komunikasi dengan BPH Migas untuk membahas subpenyalur untuk eceran, jadi para pengecer tidak lagi membeli BBM subsidi dari pelangsir yang membuat antrean panjang, akan tetapi melalui subpenyalur resmi yang akan mengantarkan ke eceran, sehingga harga jual eceran jauh lebih murah, dan antrean tidak lagi panjang,” kata Sudirman, Kamis (29/10/2026).
Pemkot Kendari berharap rencana pembentukan subpenyalur resmi dapat membantu mengurai antrean, terutama yang dipicu oleh aktivitas pelangsir.
Sebelumnya, Pemkot Kendari rutin melakukan penertiban terhadap pengecer BBM setelah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penimbunan BBM bersubsidi. Dalam penertiban di Jalan Pembangunan, Kelurahan Dapudapura, Kecamatan Kendari Barat, Rabu (28/10) sekitar pukul 10.00 Wita, petugas menemukan lebih dari 50 jeriken berisi pertalite dan sejumlah drum berisi solar bersubsidi.
