Anggaran Naik, Pemerintah Siapkan 10 Program Bansos
Nasional – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kenaikan anggaran perlindungan sosial menjadi Rp187,84 triliun.
“(Anggaran) perlinsos (perlindungan sosial) naik dari Rp153,86 triliun ke Rp187,84 triliun,” ujar Menkeu dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat dikutip dari Sekretariat Kabinet, Minggu (18/7/2021).
Lebih lanjut Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah tersebut akan dianggarkan dalam bentuk 10 program bantuan sosial (bansos).
Program pertama yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total alokasi anggaran Rp28,31 triliun dengan sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.
“Jadi untuk 10 juta keluarga ini, kalau rata-rata anggota keluarganya empat dalam satu keluarga, kira-kira mungkin penerima manfaatnya 40 juta,” jelas Menkeu.
Perincian bantuan yang akan diterima keluarga penerima manfaat tergantung pada komposisi keluarga tersebut.
Untuk keluarga dengan ibu hamil, per tahunnya menerima Rp3 juta, keluarga yang memiliki anak balita menerima Rp3 juta, memiliki anak siswa SD Rp900 ribu, memiliki anak siswa SMP Rp1,5 juta, memiliki anak siswa SMA Rp2 juta, terdapat kaum disabilitas Rp2,4 juta, dan keluarga dengan lansia mendapatkan Rp2,4 juta.
Yang kedua, Program Kartu Sembako, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp48,89 triliun.
Pada program ini memiliki sasaran 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau setara dengan 75,2 juta orang.
“Untuk Kartu Sembako akan ditambahkan dua bulan ekstra di bulan Juli – Agustus ini. Sehingga mereka akan dapat Rp200 ribu ditambah Rp200 ribu, sama dengan Rp400 ribu bagi keluarga pemegang Kartu Sembako. Jadi mereka mendapatkan untuk tahun 2021 (sebanyak) 14 bulan pembayaran,” jelas Menkeu.
Program lainnya yaitu Program Bantuan Beras Bulog dengan anggaran 3,58 triliun dan sasaran 28,8 keluarga penerima manfaat.
Lalu ada Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Tunai Usulan Pemerintah Daerah, Diskon Listrik, Bantuan Rekening Minum Biaya Beban/Abodemen Listrik, Program Prakerja, Subsidi Kuota Internet, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Adapun mekanisme program bantuan sosial tersebut masih sama dengan sebelumnya, tetapi diperpanjang periodenya.
